Achsin El-Qudsy, Pemerhati Timur Tengah dan Alumni HI UMY. "Ist
Oleh: Achsin El-Qudsy, Pemerhati Timur Tengah dan Alumni HI UMY
KONFLIK di Timur Tengah tidak pernah berdiri di ruang hampa. Selalu berkelindan antara identitas, kekuasaan, sumber daya dan kepentingan geopolitik global. Dalam pusaran itu, perbedaan mazhab dalam Islam —khususnya antara Syiah dan Sunni— kerap dijadikan bahan bakar konflik yang diperbesar dan dimanipulasi. Narasi sektarian diproduksi, diperkuat, lalu disebarkan melalui jaringan media, think tank, hingga operasi intelijen. Akibatnya, perbedaan teologis yang sejak berabad-abad lalu hidup berdampingan dalam dinamika sejarah Islam berubah menjadi instrumen politik global.
Amerika Serikat dan Israel memahami bahwa dunia Islam memiliki potensi besar jika bersatu dalam satu agenda geopolitik, terutama dalam isu Palestina. Karena itu, fragmentasi menjadi strategi yang efektif. Politik divide et impera bukanlah pendekatan baru dalam sejarah kekuatan besar. Di Timur Tengah, perbedaan Syiah–Sunni menjadi garis retak yang terus diperdalam.
Konflik di Suriah sejak 2011 sering dibingkai dalam narasi bahwa rezim Bashar al-Assad yang berbasis Alawi —sering diasosiasikan dengan Syiah— menindas mayoritas Sunni. Narasi ini terus digaungkan oleh media Barat dan sebagian aktor regional. Padahal, realitas Suriah jauh lebih kompleks. Konflik tersebut melibatkan faktor politik, ekonomi, perebutan pengaruh regional antara Iran, Turki dan negara-negara Teluk, serta intervensi langsung dan tidak langsung dari kekuatan global.
Yang jarang disorot adalah posisi Damaskus dalam isu Palestina. Selama bertahun-tahun, Suriah menjadi salah satu jalur logistik dan politik bagi kelompok-kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas. Hubungan ini membuat Suriah berada dalam orbit perlawanan terhadap Israel. Dari sudut pandang geopolitik Israel, keberadaan rezim yang konsisten mendukung perlawanan Palestina jelas menjadi ancaman strategis.
Ketika muncul figur seperti Ahmed Hussein al-Shar’a atau Abu Mohammad al-Julani —yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin kelompok bersenjata dan pernah masuk daftar teroris AS— terjadi perubahan sikap yang menarik. Sosok yang dahulu dilabeli ancaman global, dalam dinamika tertentu justru memperoleh ruang legitimasi politik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa label “teroris” atau “mitra” sering kali bergantung pada kesesuaian dengan kepentingan strategis, bukan semata pertimbangan moral.
Pergeseran kekuasaan di Suriah yang menguntungkan pihak-pihak yang lebih akomodatif terhadap kepentingan Barat dan Israel, maka pertanyaannya bukan lagi soal Syiah atau Sunni, melainkan siapa yang paling selaras dengan arsitektur keamanan kawasan versi Washington dan Tel Aviv.
Dalam konflik antara Iran dengan AS dan Israel, narasi sektarian kembali dimainkan. Opini yang beredar di sebagian ruang publik Muslim menyatakan bahwa Iran tidak perlu dibela karena ia Syiah. Bahkan muncul tuduhan bahwa Iran menyerang negara-negara Muslim seperti Uni Emirat Arab atau Arab Saudi sehingga dianggap bersekutu diam-diam dengan Amerika.
Narasi ini perlu dianalisis secara jernih. Serangan Iran dalam eskalasi tertentu kerap diarahkan pada fasilitas atau pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Namun dalam framing media, serangan tersebut sering digambarkan sebagai ancaman terhadap negara tuan rumah, bukan sebagai respons terhadap kehadiran militer Amerika. Di sinilah politik persepsi bekerja.
Iran diposisikan sebagai aktor Syiah yang agresif terhadap Sunni, sehingga konflik geopolitik berubah menjadi konflik teologis. Padahal yang terjadi lebih tepat dibaca sebagai pertarungan pengaruh antara poros yang dipimpin AS dan poros perlawanan yang di dalamnya terdapat Iran, Suriah dan kelompok-kelompok non-negara di kawasan.
Apakah Iran memiliki kepentingan nasional sendiri? Tentu. Setiap negara bergerak berdasarkan kalkulasi strategisnya. Namun mereduksi seluruh dinamika menjadi “Syiah melawan Sunni” justru menutup analisis yang lebih substansial: siapa yang diuntungkan dari polarisasi ini?
Bagi Israel, ancaman terbesar bukanlah satu mazhab tertentu dalam Islam, melainkan persatuan politik dunia Islam dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ketika isu Palestina memudar oleh konflik internal, tekanan terhadap Israel berkurang. Setiap kali konflik sektarian menguat —di Irak, Suriah, Yaman— isu utama tentang pendudukan dan hak-hak rakyat Palestina terdorong ke pinggir.
Strategi ini tampak efektif. Dunia Islam terpecah dalam aliansi-aliansi yang saling mencurigai. Media sosial mempercepat polarisasi dengan propaganda yang mengaitkan setiap konflik geopolitik dengan identitas mazhab. Umat menjadi sibuk berdebat soal perbedaan teologi, sementara peta kekuasaan kawasan digambar ulang oleh kekuatan besar.
Analisis geopolitik menuntut kita membedakan antara realitas konflik dan propaganda. Konflik Suriah bukan murni perang Syiah–Sunni. Ketegangan Iran dengan AS dan Israel bukan sandiwara sektarian, melainkan bagian dari perebutan hegemoni regional. Tuduhan bahwa perang Iran melawan AS-Israel hanyalah sandiwara sering kali lahir dari ketidakpercayaan akibat polarisasi informasi.
Di sisi lain, negara-negara Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS berada dalam dilema: menjaga hubungan keamanan dengan Washington sekaligus menghadapi tekanan domestik dan regional terkait solidaritas terhadap Palestina. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa Timur Tengah adalah arena negosiasi kepentingan, bukan panggung hitam-putih antara dua mazhab.
Perbedaan Syiah dan Sunni adalah bagian dari sejarah panjang peradaban Islam dan tidak otomatis melahirkan konflik politik. Yang membuatnya meledak adalah intervensi, instrumentalitas dan eksploitasi oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan strategis.
Umat Islam perlu membaca konflik Timur Tengah dengan kacamata geopolitik, bukan emosi sektarian. Selama narasi yang dominan adalah “mazhab A menindas mazhab B,” maka energi kolektif akan habis dalam pertikaian internal. Namun jika kesadaran bergeser pada siapa yang mengatur panggung dan siapa yang menuai keuntungan dari perpecahan, maka peta konflik akan terlihat lebih terang.
Dalam konteks global hari ini, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa Syiah dan siapa Sunni, melainkan siapa yang mengendalikan narasi, siapa yang membangun aliansi, dan siapa yang memetik manfaat dari retaknya solidaritas dunia Islam. *
