Pengamat-Intelijen-dan-Geopolitik-Amir-Hamzah
Jakarta, RIC — Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) merupakan lembaga tink tank Presiden Republik Indonesia. Tugas Lemhannas adalah membantu Presiden dalam tiga hal utama: pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis tentang masalah nasional dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk membangun karakter bangsa, semuanya demi menjamin keutuhan dan tegaknya NKRI. Ini mencakup penyelenggaraan pendidikan kader pemimpin, pengkajian isu strategis dan pembinaan wawasan kebangsaan berbasis Pancasila dan UUD 1945.
Namun menjadi tanggung jawab Presiden pula untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia baik dalam bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Ipoleksosbudhankamnrata). Pada masa Orde Baru, wadah ini adalah Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas).
Kini, guna menunaikan tanggung jawab menjaga kedaulatan tersebut Presiden membetuk Dewan Pertahan Nasional (DPN).
Menelaah hal ini, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menegaskan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) harus memiliki konsep besar yang menyeluruh, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan rakyat semesta (ipoleksosbudhankamrata) guna menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu.
Pondasi Utama
Menurut Amir, tantangan pertahanan negara saat ini tidak lagi bersifat tunggal atau konvensional. Ancaman dapat datang dari berbagai arah, mulai dari tekanan geopolitik global, perang ekonomi, konflik ideologi, hingga perang informasi yang menyasar kesadaran publik, terutama generasi muda.
“DPN tidak boleh hanya berpikir soal pertahanan militer. Konsep Ipoleksosbudhankamrata harus menjadi dasar kerja Dewan Pertahanan Nasional agar kebijakan negara benar-benar menjawab tantangan zaman,” kata Amir Hamzah dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).
Pancasila harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam merumuskan konsep Dewan Pertahanan Nasional. Di tengah derasnya arus globalisasi dan disrupsi digital, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan, khususnya untuk menjawab tantangan ideologis di era Generasi Z.
“Pancasila bukan ideologi usang. Justru di era sekarang, ketika perang narasi dan perang nilai terjadi di media sosial, Pancasila menjadi penuntun arah kebijakan negara,” ujarnya.
Generasi muda perlu dilibatkan secara aktif dalam pemahaman ideologi kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi transnasional maupun kepentingan asing yang masuk melalui ruang digital.
Lebih lanjut, Amir mengingatkan secara konseptual, sebuah negara terdiri dari tiga unsur utama, yakni rakyat, pemerintahan dan wilayah. Ketiganya, kata dia, harus sama-sama kuat dalam kerangka pertahanan nasional.
“Dalam konsep Dewan Pertahanan Nasional, rakyat tidak boleh hanya dijadikan objek. Rakyat harus sejahtera, karena kesejahteraan adalah fondasi utama pertahanan negara,” tegasnya.
Setara Seimbang
Menurut Amir, negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern, tetapi juga negara yang rakyatnya memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan ideologi.
Dewan Pertahanan Nasional harus merepresentasikan kedaulatan negara sekaligus kedaulatan rakyat. Dalam pandangannya, negara dan rakyat harus ditempatkan secara sejajar, bukan saling mendominasi.
“Negara dan rakyat itu sejajar. Negara hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, sementara rakyat menjadi kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPN idealnya berperan sebagai lembaga strategis yang mampu membaca ancaman jangka panjang, baik yang bersifat militer maupun non-militer, lalu menerjemahkannya ke dalam kebijakan nasional yang terintegrasi lintas sektor.
Dalam konteks geopolitik global, Amir menilai, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu berbentuk agresi militer terbuka. Tekanan ekonomi, infiltrasi ideologi, operasi intelijen asing, hingga manipulasi opini publik melalui media sosial menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi.
“Oleh karena itu, DPN harus mampu melihat ancaman secara utuh. Pertahanan negara hari ini adalah pertahanan ideologi, ekonomi, sosial budaya dan kesadaran kolektif bangsa,” kata Amir.
Ia berharap, keberadaan Dewan Pertahanan Nasional benar-benar dimanfaatkan sebagai pusat pemikiran strategis negara, bukan sekadar lembaga formal, agar Indonesia mampu bertahan dan berdaulat di tengah ketegangan geopolitik global yang terus berkembang. *man
