Presiden Prabowo Subianto mengundang tak kurang dari 1.200 rektor PTN dan PTS se-Indonesia, di Istana Negara pada Kamis (15/1/2026). Dalam pertemuan tersebut membahas pelbagai masalah kebangsaan. *Ist
Jakarta, RIC — Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta Prof Agus Suradika, menghadiri pertemuan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta para Guru Besar bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (15/1/2026). Dalam forum strategis tersebut, Prof Agus memberikan sejumlah catatan kritis terkait kondisi ekonomi nasional yang dinilainya menunjukkan anomali.
Menurut Prof Agus, pemerintah telah menyajikan data statistik secara terbuka dan jelas, mulai dari angka pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga pengangguran. Namun dari data tersebut terlihat adanya ketidaksinkronan antara capaian pertumbuhan ekonomi dan realitas kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi secara agregat cukup baik, tetapi pada saat yang sama angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin justru meningkat. Ini adalah anomali yang perlu dijawab bersama,” ujar Prof Agus kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Meski demikian, ia mengapresiasi sikap terbuka Presiden Prabowo yang secara langsung mengajak kalangan akademisi —rektor dan guru besar— untuk terlibat aktif dalam mencari solusi atas persoalan kesejahteraan bangsa.
“Yang patut diapresiasi adalah semangat Presiden mengajak perguruan tinggi menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Ini sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membangun kebijakan bersama basis keilmuan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan komitmen nyata untuk memperkuat riset dan inovasi nasional. Salah satu langkah konkret yang disampaikan adalah rencana penambahan anggaran penelitian dari sebelumnya Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun.
“Kenaikan anggaran riset ini sangat penting agar kampus mampu menghadirkan solusi berbasis sains dan teknologi untuk menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan industri,” tambah Prof. Agus.
Apresiasi lain yang disampaikan Prof. Agus adalah pendekatan Presiden Prabowo yang disebutnya semakin menegaskan penggunaan evidence-based policy atau kebijakan berbasis fakta dan data. Ia menyebut, Presiden telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin pengelolaan jutaan hektare lahan yang dinilai tidak produktif atau bermasalah.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, pencabutan izin pengelolaan lahan tersebut sudah dilakukan dan akan berlanjut kembali pada April 2026. Ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam menata ulang penguasaan sumber daya nasional,” ujarnya.
Prof Agus menilai, kebijakan berbasis data serta keberanian mengambil keputusan strategis menjadi modal penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi, serta kebijakan yang berbasis bukti, saya optimistis persoalan kemiskinan dan pengangguran bisa ditangani secara lebih terarah,” pungkasnya. *man
