Pengamat: Waspadai Efek Domino Gen Z Negara Lain Jatuhkan Pemerintahan

Jakarta, RIC — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai efek domino pergerakan Generasi Z (Gen Z) yang dalam beberapa tahun terakhir terbukti mampu menggoyang bahkan menjatuhkan pemerintahan di sejumlah negara.

Menurut Amir Hamzah, Gen Z kini menjadi aktor politik non-formal paling menentukan, terutama karena mereka mengandalkan media sosial sebagai alat mobilisasi massa, pembentukan opini, hingga legitimasi gerakan jalanan.

“Ini bukan lagi demo konvensional. Ini adalah networked protest. Gen Z tidak perlu struktur organisasi besar, cukup isu yang tepat, momentum dan viralitas,” ungkap Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Amir menjelaskan, media sosial telah mengubah lanskap geopolitik domestik. Algoritma, bukan partai politik, kini menjadi pemantik utama perlawanan publik.

Narasi ketidakadilan, isu ekonomi dan simbol-simbol elit yang dianggap tidak sensitif dengan cepat menyebar dan membentuk kemarahan kolektif.

“Gen Z bergerak bukan karena ideologi kaku, tetapi karena rasa frustrasi ekonomi dan ketidakadilan simbolik. Ketika mereka melihat elit hidup nyaman di tengah kesulitan rakyat, itu menjadi bahan bakar protes,” ujarnya.

Amir Hamzah menilai Indonesia tidak bisa menutup mata dari preseden global. Dalam beberapa kasus, tekanan Gen Z yang dimediasi media sosial telah berujung pada mundurnya kepala pemerintahan.

Ia mencontohkan Nepal, di mana gelombang tekanan publik membuat Perdana Menteri K.P. Sharma Oli akhirnya mundur.

Madagaskar, yang pada September 2025 mengalami instabilitas politik serius akibat protes anak muda.

Bulgaria, di mana Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri pada Desember 2025 setelah tekanan politik yang masif, dengan Gen Z sebagai motor utama demonstrasi.

“Ini bukan kebetulan. Ada pola. Ketika ekonomi stagnan, pengangguran anak muda tinggi, dan elit terlihat abai, Gen Z akan bergerak,” tegas Amir.

Amir mengingatkan bahwa Indonesia sendiri telah mengalami alarm keras pada Agustus 2025, ketika demonstrasi rusuh pecah di berbagai daerah.

Ia menilai, gerakan tersebut banyak digerakkan oleh Gen Z yang terinspirasi oleh perlawanan anak muda di negara lain, termasuk Nepal.

Isu Laten

Pemicu utamanya, kata Amir, adalah isu ekonomi dan ketimpangan, diperparah oleh kabar kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang menyulut kemarahan publik.

“Bagi Gen Z, isu itu sangat simbolik. Mereka sulit kerja, harga mahal, tapi wakil rakyat menaikkan fasilitas. Itu dianggap tamparan,” ujarnya.

Memasuki 2026, Amir Hamzah menilai ada isu laten yang berpotensi dimanfaatkan untuk menggerakkan protes besar, yakni penerapan KUHP baru yang di media sosial kerap dibingkai sebagai ancaman terhadap kebebasan sipil.

Padahal, secara konstitusional, undang-undang masih bisa diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Masalahnya bukan di hukumnya saja, tapi di narasinya. Jika publik —khususnya Gen Z— sudah percaya ini mengekang kebebasan, maka jalur konstitusi sering kali kalah cepat dibanding mobilisasi jalanan,” jelas Amir.

Ia mengingatkan, kombinasi ekonomi stagnan + isu kebebasan + provokasi digital adalah formula klasik yang bisa meledakkan situasi.

Selain faktor ekonomi dan regulasi, Amir Hamzah menekankan bahwa ucapan pejabat publik yang tidak sensitif bisa menjadi pemicu tambahan.

“Satu pernyataan arogan, satu kalimat meremehkan kesulitan rakyat, bisa viral dan menjadi simbol perlawanan. Gen Z sangat reaktif terhadap bahasa kekuasaan,” katanya.

Ia menyebut, di era digital, komunikasi politik yang gagal bisa lebih berbahaya daripada kebijakan yang keliru.

Amir menegaskan, peringatannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai early warning system bagi pemerintahan Prabowo ke depan.

Ia menyarankan:

1. Prioritaskan pemulihan ekonomi riil, terutama lapangan kerja anak muda.

2. Perbaiki komunikasi publik, hindari narasi elitis.

3. Kelola isu sensitif sejak dini, terutama yang menyangkut kebebasan sipil.

4. Pantau dinamika media sosial, bukan untuk membungkam, tetapi memahami keresahan.

“Gen Z bukan musuh negara. Mereka adalah indikator. Jika mereka marah, berarti ada yang salah dalam pengelolaan negara,” pungkas Amir Hamzah. *ril/man