Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Umum DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR dipercaya memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas Bencana Sumatera, di Jakarta, Selasa (30/12/2025). *Foto: TVParlemen.
Jakarta, RIC — Pemerintah tengah memulihkan Aceh paska bencana banjir dan longsor. Konsentrasi pemerintah tidak hanya Aceh tapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dalam upaya itu pemerintah mendapat “tusukan di punggung”.
Kendati demikian, pemerintah tetap fokus memulihkan keadaan tiga daerah yang terkena bencana banjir dan longsor. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatera.
Dalam hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dipercaya memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatera. Rakor tersebut dinilai bukan sekadar agenda teknis penanganan bencana. Lebih dari itu, langkah tersebut mencerminkan posisi strategis Dasco sebagai figur kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah yang menilai keterlibatan langsung Dasco menunjukkan adanya desain kepemimpinan yang terintegrasi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Sumatera.
“Dasco memimpin Rakor Satgas Pemulihan Bencana Sumatera bukan tanpa alasan. Ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada Dasco untuk mengawal proses pemulihan, bukan hanya dari sisi teknis lapangan, tetapi juga dari sisi kebijakan dan regulasi,” ungkap Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Menurut Amir, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan respons pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan sinkronisasi kebijakan lintas lembaga, khususnya antara DPR dan pemerintah agar hambatan birokrasi tidak memperlambat distribusi bantuan pembangunan kembali infrastruktur hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Dalam konteks inilah, kata Amir, posisi Dasco menjadi sangat strategis.
“Dasco bukan hanya politisi partai atau pimpinan DPR. Ia berada di titik temu antara kekuasaan politik, legislasi dan kebijakan negara. Dengan kewenangan DPR, Dasco dapat mendorong percepatan regulasi yang mempermudah pemulihan bencana,” jelas Amir.
Tumpang Tindih
Kehadiran Dasco dalam Rakor Satgas memberikan pesan kuat DPR tidak berdiri di luar penanganan bencana, melainkan menjadi bagian aktif dalam solusi.
Amir menyoroti salah satu persoalan klasik dalam penanganan bencana di Indonesia, yakni rumitnya regulasi dan prosedur administrasi. Dalam banyak kasus, proses rehabilitasi dan rekonstruksi sering terhambat oleh aturan pengadaan, anggaran, hingga tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah.
Namun, dengan Dasco yang memiliki pemahaman mendalam soal legislasi, hambatan tersebut dinilai dapat ditekan.
“Dasco punya kapasitas untuk mendorong kebijakan luar biasa (extraordinary policy) dalam situasi darurat. Regulasi bisa dipermudah, payung hukum bisa dipercepat, tanpa melanggar prinsip akuntabilitas,” ujar Amir.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan pendekatan pemerintahan Prabowo yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, terutama dalam kondisi krisis.
Negara Hadir
Lebih jauh, Amir melihat pemulihan bencana Sumatera bukan hanya isu teknis atau kemanusiaan semata, tetapi juga agenda politik kebangsaan. Cara negara hadir dalam bencana akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Ketika figur seperti Dasco turun langsung memimpin koordinasi, itu memberi sinyal bahwa negara hadir secara serius. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan psikologis masyarakat terdampak,” katanya.
Ia menilai, pendekatan ini juga mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif hingga ke lapangan.
Amir Hamzah menegaskan, Dasco saat ini berperan sebagai penghubung antara kekuasaan politik dan realitas lapangan. Dengan jaringan kuat di DPR, partai politik, serta kedekatan dengan Presiden Prabowo, Dasco dinilai mampu menyatukan berbagai kepentingan demi satu tujuan: percepatan pemulihan bencana Sumatera.
“Ini bukan soal popularitas atau pencitraan. Ini soal efektivitas kekuasaan. Dan Dasco berada di posisi yang sangat menentukan,” tegas Amir.
Dengan sinergi DPR dan pemerintah yang diperkuat melalui kepemimpinan Dasco dalam Satgas Pemulihan Bencana Sumatra, Amir Hamzah optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
“Jika regulasi dipermudah dan koordinasi berjalan solid, maka masyarakat terdampak akan segera merasakan kehadiran negara secara nyata. Ini yang paling penting,” pungkasnya. *man