Pembangunan Gedung Sekolah di Jakarta. *ist
Jakarta, RIC – Memasuki pertengahan tahun anggaran berjalan, semua dinas teknis di lingkungan Pemprov DKI sudah melaksanakan proyek – proyek yang dianggarkan dalam APBD TA 2025.
Namun untuk Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta masih ada lelang yang belum selesai. “Ya, masih ada yang dalam proses lelang. Malah sudah diperpajang sampai dua kali,” ungkap Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko kepada realitasindonesia.com, saat sedang menunggu untuk masuk untuk mengikuti Sidang Paripurna Istimewa HUT Jakarta ke 498, Minggu (22/6/2025).
Terkait hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan, kendati sudah dua kali ditunda masyarakat mengharapkan agar lelang atau tender di Dinas Pendidikan DKI Jakarta bisa segera dilaksanakan.
“Itulah sebabnya, BPPBJ DKI Jakarta sudah mempersiapkan program yang secara operasional melaksanakan proses lelang tersebut,” ujar Amir.
Perlu dipahami, lanjut Amir, pengusaha rekanan Pemprov DKI Jakarta penentu pemenang lelang tidak didasarkan pada penawaran terendah, tapi akan ditentukan oleh uraian pihak swasta tentang kualitas proyek yang akan dibangun.
“Harus diubah paradigma lelang, yang menang yang menawar harga terendah. Hal ini akan berimbas langsung pada kualitas proyek atau bangunan. Kita tidak mengharapkan akibat paradigma yang murah yang menang akan membawa dampak buruk bagi user dan anak – anak yang sedang belajar tertimpa bangunan yang berkualitas buruk,” terang Amir.
Dengan demikian, masih kata Amir, diharapkan beberapa proyek dengan jumlah anggaran mencapai Rp7 trilyun di Disdik harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan profesional.
Oleh karena itu, diharapkan agar anggota Kelompok Kerja (Pokja) dari Badan Pelayaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) maupun PPK di lingkungan Disdik jangan sampai terjebak dalam perbuatan tidak terpuji.
“Dari pengamatan saya, untuk menjamin efisiensi dan efektifitas, Pemprov DKI (BPPBJ) akan memberikan perhatian khusus terhadap keikutsertaan BUMN dan BUMD dalam pelelangan di Dinas Pendidikan,” kata Amir.
Seiring dengan itu, sepanjang pengamatan selain Inspektorat, BPK dan BPKP akan secara sistematis melakukan pemantauan terhadap pelakasanaan lelang dan pelaksanaan semua proyek dimaksud.
“Gubernur Pramono Anung, juga sudah melakukan komunikasi dengan komunitas intelijen daerah untuk ikut melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap proses pelelangan, bukan saja di Dinas Pendidikan tapi juga di seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” pungkas Amir. *man
