Komisi A Minta Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Kegiatan Dewan 

Jakarta, RIC – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berharap efisiensi anggaran harus proporsional dan jangan mengganggu kegiatan dewan. Karena itu, jangan sampai terjadi banyak pemotongan anggaran.

Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi A Inggard Joshua dengan pihak eksekutif yang dipimpin Asisten Pemerintahan Sigit Wijatmoko, Rabu (5/1/2025), di gedung DPRD DKI Jakarta.

Rapat kali ini membahas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Inggard selaku Ketua Komisi A berharap efisiensi anggaran harus proporsional dan tidak mengganggu kegiatan penting dewan seperti pengawasan peraturan daerah, reses dan kunker. Karena itu anggaran pengawasan perda dan reses diharapkan jangan berkurang.

Sekretaris Komisi A Mujiyono berharap efisiensi tidak banyak mengurangi anggaran karena akan sangat mengganggu kegiatan dewan bila banyak anggaran terpotong atau terkena efisiensi.

Sementara Sigit Wijatmoko menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti Inpres No I tahun 2025 dengan menerbitkan Ingub No. 2 tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja Tahun Anggaran 2025.

Instruksi ini, kata Sigit, berisi arahan kepada seluruh perangkat daerah untuk melakukan efisiensi pada beberapa mata anggaran seperti: perjalanan dinas, kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar dan belanja makan dan minum.

Sigit juga mengatakan, penyusunan ABPD DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain. DKI Jakarta tidak mendapat Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat melainkan Dana Transfer Bagi Hasil ke Daerah.

Lebih jauh Sigit menjelaskan, implementasi Ingub 2 tahun 2025, saat ini diserahkan kepada masing – masing perangkat daerah agar selektif dalam melakukan efisiensi anggaran. (as)