Jakarta, RIC – Partai Demokrat mengusung Heru Budi Hartono (HBH) sebagai Bakal Calon Gubernur DKI pada Pilgub DKI Jakarta November mendatang.
Menurut Amir Hamzah, dukungan Demokrat kepada HBH ada dua aspek, negatif dan positif.
Aspek negatifnya, ungkap Pengamat Intelijen dan Geopolitik ini, banyak rumor dan informasi mengenai apa sebab penyampaian LHP BPK BPK terlambat.
“Jika kita lihat perundang – undangan tentang keuangan, khusus pengelolaan keuangan daerah, agendanya sudah harus pembahasan perubahan APBD tahun 2024. Ternyata, hingga saat ini belum juga dibahas karena LHP TA 2023 belum disampaikan BPK ke DPRD. Hal ini menimbulkan kecurigaan, ada apa?,” terang Amir, Kamis (18/7/2024).
Apalagi muncul isu ketidakberesan pengelolaan aset. Seolah – olah Pemda DKI tidak mampu memberikan sanksi kepada konglomerat oligarki yang harus membayar denda atas pemanfaatan lahan aset milik Pemda DKI.
Disampinng itu muncul isu mengenai pengelompokan kepegawaian ASN dan Non ASN. Dominasi atas penempatan oknum ASN asal BPK dan BPKP bisa menimbulkan konflik internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga menimbulkan kecurigaan atas hubungan Pemda DKI dengan BPK menyangkut penilaian BPK atas LHP Pemda DKI Jakarta TA 2023.
“Masyarakat bisa menduga penilaian BPK atas Pemda DKI ada kompensasi tertentu,” cetus Amir.
Aspek positif kenapa Demokrat dukung HBH?, lanjut Amir, masyarakat jarang yang tahu sejak Jokowi dan Ahok memimpin Jakarta ada hubungan legacy SBY kepada Jokowi.
Maka dalam Pilpres 2014, SBY dukung Jokowi. Jarang orang melihat hal ini.
Hal ini juga yang dilakukan Jokowi kepada Prabowo. Cuma Jokowi dengan cara yang kotor.
Lalu, penataan Pantai Utara Jakarta termasuk reklamasi dan pembangunan Giant Sea Wall.
Masalahnya yang harus dipahami sekarang adalah kalo perencanaan SBY sebelum melepaakan jabatannya pada 20 Oktober 2014 tidak menjadi persoalan.
Legacy SBY dilanjutkan Jokowi dengan mendesain UU IKN dan UU DKJ dengan menghasilkan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Justru hal ini nyata – nyata bertentangan dengan UUD 45,” tegas Amir.
Solusi yang diharapkan diberikan Prabowo sesuai apa yang pernah dinyatakan dihadapan para prajurit dan polri: tugas negara adalah melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Mujiyono Cawagub
“Inilah aspek aspek teritorial kenapa Demokrat mendukung Heru,” tegas Amir.
Masalahnya Demokrat hanya punya 9 kursi. Untuk mengusung calon harus punya 23 kursi. Nah berarti harus mencari 14 kursi lagi. Lalu, siapa cawagubnya.
“Sementara informasi yang diperoleh, Ketua DPD DKI Mujiyono sedang melakukan pendekatan dengan PSI dan Perindo dan perlu minimal satu atau dua partai lagi,” jelas Amir.A
mir juga menandaskan, guna menguatkan dukungan Mujiyono harus menyatakan sikap siap menjadi Cawagubnya Heru,” pungkas Amir. *man
