Presiden Prabowo Subiantomenekankan koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan yang harus bersinergi dengan UMKM, BUMN, BUMN dan sektor swasta dalam membangun kekuatan ekonomi nasional. *Ist
Jakarta, RIC – Peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang berpijak pada konstitusi.
Dalam pidatonya Presiden menekankan koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan yang harus bersinergi dengan UMKM, BUMN, BUMN dan sektor swasta dalam membangun kekuatan ekonomi nasional.
Konsep tersebut oleh Presiden disebut sebagai “Indonesia Incorporated”, yakni model pembangunan yang menyatukan seluruh kekuatan ekonomi bangsa agar saling menopang, bukan saling meniadakan.
“Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi. Kita butuh UMKM. Kita butuh swasta. Kita butuh BUMN, BUMD. Kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated,” kata Presiden Prabowo, di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Presiden menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali kepada cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat untuk berkembang.
Koperasi Tidak Melemahkan
Menurut Presiden, penguatan koperasi bukan berarti melemahkan sektor usaha lain. Sebaliknya, seluruh instrumen ekonomi harus diperkuat secara bersamaan agar menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.
“Koperasi adalah salah satu sokoguru. Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. Kita perkuat semuanya,” ujarnya.
Presiden juga menggambarkan filosofi koperasi melalui analogi sapu lidi. Menurutnya, masyarakat yang bersatu dalam wadah koperasi akan memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan bergerak sendiri-sendiri.
Ia optimistis kebangkitan koperasi akan menggerakkan ekonomi mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten sehingga nilai tambah ekonomi tidak lagi terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi besar, melainkan dinikmati langsung oleh masyarakat.
“Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten, dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita akan balikan. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat,” tegas Presiden.
Dalam pandangan Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah pidato Presiden tersebut bukan sekadar seremoni Hari Koperasi, melainkan penegasan arah strategis pemerintahan Prabowo dalam mengembalikan pembangunan ekonomi kepada amanat konstitusi.
Menurut Amir, selama beberapa dekade pembangunan nasional lebih banyak bertumpu pada mekanisme pasar sehingga koperasi yang sejatinya menjadi sokoguru perekonomian nasional kehilangan peran strategisnya.
“Prabowo menunjukkan komitmen menjalankan UUD 1945 secara konsisten. Ini adalah implementasi ekonomi Pancasila. Koperasi merupakan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” kata Amir Hamzah.
Keberpihakan Presiden terhadap koperasi memperlihatkan orientasi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan dibanding hanya mengejar pertumbuhan ekonomi.
Penguatan koperasi berarti memperbesar akses masyarakat terhadap modal, distribusi, perdagangan hingga pengelolaan sumber daya ekonomi secara kolektif.
Analisis Intelijen: Indonesia Incorporated sebagai Strategi Ketahanan Nasional
Dari perspektif intelijen geopolitik, Amir melihat konsep Indonesia Incorporated memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekadar kebijakan ekonomi.
Distribusi Ekonomi
Menurutnya, konsep tersebut merupakan strategi membangun ketahanan nasional melalui penguatan fondasi ekonomi domestik.
Dalam kajian intelijen ekonomi, negara dengan basis ekonomi rakyat yang kuat cenderung lebih tahan menghadapi tekanan eksternal, baik berupa perlambatan ekonomi global, perang dagang, fluktuasi harga komoditas maupun gejolak geopolitik.
Amir menjelaskan koperasi berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas distribusi kepemilikan ekonomi sehingga tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Dalam perspektif intelijen ekonomi, negara akan lebih stabil apabila basis ekonomi rakyatnya kuat. Koperasi menjadi alat untuk memperkuat daya tahan nasional karena masyarakat menjadi bagian langsung dari aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan ketika ekonomi desa tumbuh melalui koperasi, maka ketergantungan terhadap pusat ekonomi nasional akan berkurang. Kondisi tersebut menciptakan jaringan ekonomi yang lebih merata sekaligus meningkatkan ketahanan sosial.
Amir menilai pidato Presiden juga menghapus anggapan penguatan koperasi identik dengan pembatasan ruang bagi swasta.
Menurutnya, justru Prabowo ingin membangun sinergi antara koperasi, UMKM, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta sehingga masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi.
Dalam kerangka tersebut, koperasi berperan sebagai penguat ekonomi rakyat, UMKM menjadi motor kewirausahaan, BUMN menjalankan fungsi strategis negara, sedangkan swasta menjadi akselerator investasi dan inovasi.
“Model ini menciptakan keseimbangan. Tidak ada yang didominasi, tetapi semua saling memperkuat sesuai fungsi masing-masing,” ujar Amir.
Amir juga menilai penegasan Presiden mengenai pembangunan ekonomi dari desa memiliki nilai strategis.
Menurutnya, apabila aktivitas produksi, distribusi, hingga konsumsi mampu berkembang di tingkat desa dan kabupaten, maka perputaran uang akan lebih banyak dinikmati masyarakat lokal.
Efek bergandanya adalah meningkatnya pendapatan petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga koperasi desa yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Ia menilai strategi tersebut dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah sekaligus memperkuat ekonomi nasional dari bawah.
Bagi Amir Hamzah, pesan utama pidato Presiden Prabowo pada Hari Koperasi ke-79 adalah penegasan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi.
Menurutnya, penguatan koperasi merupakan bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Dengan menjadikan koperasi sebagai salah satu sokoguru ekonomi nasional, Presiden Prabowo memperlihatkan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Ini adalah implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 dan semangat Ekonomi Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan,” pungkas Amir. *man
