Ilustrasi. *Ist
Jakarta, RIC — Perkembangan politik tanah air masih seperti api dalam sekam. Tekanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih terus dilakukan. Tekanan ekonomi dan keuangan pun tetap berjalan baik dari dalam dan luar negeri.
Malah ada indikasi kuat yang mendorong situasi politik saat ini mengulang peristiwa Reformasi 1998.
Terkait kondisi terkini perkembangan tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menyampaikan pandangan mengenai peran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam krisis ekonomi 1998 dan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.
Menurutnya, Indonesia perlu membuka kembali kajian sejarah ekonomi dan moneter internasional agar tidak terus bergantung pada sistem keuangan global yang dinilai merugikan negara berkembang.
Amir Hamzah berpendapat kehadiran IMF di Indonesia pada masa krisis bukan semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian nasional, melainkan juga menjadi bagian dari proses politik yang berujung pada reformasi serta perubahan konstitusi melalui amendemen UUD 1945.
“Salah satu penyebab jatuhnya Presiden Soeharto dan lahirnya reformasi tidak bisa dilepaskan dari campur tangan IMF. Bangsa ini harus berani belajar sejarah perbankan dan moneter internasional secara utuh,” ungkap Amir Hamzah, Juru Bicara sekaligus Juru Runding The Collateral House dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Menurut Amir, sejarah sistem keuangan dunia jauh lebih panjang dibandingkan berdirinya lembaga-lembaga keuangan modern. Ia mengemukakan bahwa pada abad ke-17 hingga abad ke-18, dunia belum mengenal sistem bank sentral seperti sekarang.
Pada masa itu, kata dia, pengelolaan keuangan kerajaan-kerajaan Eropa banyak dilakukan oleh kelompok yang dikenal dengan istilah Hofjuden atau “Yahudi Istana”.
Ia juga mengaitkan perkembangan sistem keuangan tersebut dengan sejumlah keluarga bankir Eropa yang menurutnya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem moneter internasional.
Dalam paparannya, Amir kemudian menyinggung keberadaan apa yang disebut sebagai Global Collateral Account (GCA). Ia mengklaim terdapat rekening induk dan sejumlah rekening turunan yang selama ini menjadi bagian dari sistem keuangan internasional.
Jebakan IMF
Menurut Amir apabila rekening-rekening tersebut dapat diaktifkan sesuai mekanisme yang berlaku, maka akan membawa dampak besar terhadap stabilitas keuangan dunia, termasuk terhadap nilai tukar rupiah.
Amir juga mengklaim pinjaman IMF selama ini merupakan bentuk ketergantungan yang membuat banyak negara sulit keluar dari tekanan ekonomi.
“Pinjaman IMF adalah jebakan. Karena itu dulu ada pihak-pihak yang menolak skema tersebut, tetapi kemudian terus mendapat tekanan melalui sistem dolar,” terang Amir.
Lebih lanjut Amir menyatakan Indonesia sebenarnya memiliki peluang membangun kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan negara-negara lain tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan internasional.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengemukakan dugaan mengenai keberadaan dana dalam suatu rekening yang disebut terkait dengan “M-One”. Amir mengklaim terdapat dana sebesar sekitar Rp5.800 triliun yang pernah ditransfer ke sebuah rekening di Bank Mandiri dan hingga kini belum dapat dimanfaatkan.
Menurutnya, hambatan pencairan dana tersebut berkaitan dengan persoalan administrasi, termasuk klaim mengenai pemegang rekening yang disebut telah meninggal dunia.
Amir mengatakan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah dilakukan upaya untuk mencairkan dana tersebut. Namun, menurut klaimnya, proses itu tidak berhasil karena berbagai kendala administratif, termasuk persoalan otorisasi dan tanda tangan pemilik rekening.
Ia berpendapat bahwa penyelesaian persoalan tersebut memerlukan keputusan politik di tingkat pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan.
“Kalau memang seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai ketentuan hukum dan sistem perbankan internasional, pemerintah perlu mengambil langkah politik agar aset tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa,” pungkas Amir. *man
