Dari kiri ke kanan, yakni: Sumarno, Sakhroji, Topikurahman dan Achmad Fachrudin.*/ist
Jakarta, RIC – Ada atmosfir berbeda di kampus Unversitas PTIQ Jakarta yang berlokasi di Jalan Batan, Pasar Jum’at, Jakarta Selatan pada Kamis (14/11/2024) siang yang cerah tersebut. Bila sebelumnya, lebih banyak berkutat dengan aktivitas akademik dan non akademik seputar Al-Qur’an, hari itu pembicaraan fokus ke isu politik praktis.
Momentumnya terjadi saat digelar kegiatan “Bawaslu DKI Goes to Campus” dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024”. Kegiatan yang berlangsung di ruang Auditorium Universitas PTIQ, merupakan hasil kerja sama antara Bawaslu DKI dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDK) Universitas PTIQ Jakarta.
Indikasi atmosfir dan tensi bakal tinggi mulai tercipta setelah Dekan FDK Universitas PTIQ Dr. Tofikurahman MA membuka acara. Dia mendorong mahasiswa PTIQ khususnya di lingkungan Fakultas Dakwah agar peduli dan berpartisipasi dengan Pilgub DKI. Alasannya, karena aktivitas politik, khususnya proses dan terutama hasil Pilgub DKI akan berpengaruh terhadap eksistensi dan masa depan kampus PTIQ. Terlebih karena kampus PTIQ berlokasi di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan.
Pernyataan Alumni Al-Azhar Kairo tersebut direspon anggota Bawaslu DKI Jakarta Sakhroji dengan meminta mahasiswa PTIQ terlibat aktif dalam pengawasan di Pilgub DKI 2024.
Suasana makin antusias dan diselingi ger-geran ketika Sakhroji melontarkan pertanyaan dengan imbalan voucer pembelian bensin dengan nominal cukup lumayan bagi mahasiswa. Maka, sudah dibayangkan sejumlah mahasiswa berebut untuk dapat menjawab secara tepat pertanyaan mantan Ketua Bawaslu Jakarta Timur tersebut. Tiga orang mahasiswa beruntung mendapat voucer.
Sementara Sumarno dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang didapuk sebagai nara sumber pada kegiatan tersebut, mengatakan, sebagai ibukota negara meski pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur, Pilgub DKI 2024 masih tetap menarik namun rawan kecurangan dan pelanggaran.
Mantan Ketua KPU DKI itupun tak lupa menyebutkan sejumlah potensi pelanggaran di Pilgub DKI. Diantaranya politik uang atau transaksional, mobilisasi aparat birokrasi, manipulasi data pemilih, manipulasi hasil penghitungan suara, tekanan dan intimidasi, penggunaan buzzer dan misinformasi, politik Identitas dan sebagainya.
Nara sumber lain Achmad Fachrudin, Ketua Program Studi Komunikasi FDK Universitas PTIQ mengingatkan pentingnya mahasiswa mempertahankan dan meningkatkan idealisme, kepedulian, berfikir kritis, rasa memiliki, tanggung jawab dan berpartisipasi di Pilgub DKI 2024 sesuai dengan peran masing-masing.
Terpenting mahasiswa tidak menjadi penonton dan apalagi memilih menjadi golongan putih (Golput). “Sebab Golput sekalipun tidak dilarang perundangan, namun mencerminkan mahasiswa yang tidak bertanggung jawab terhadap masa depan Kota Jakarta”, tandas mantan anggota Bawaslu DKI tersebut. *ril/man
