Pengamat: Penemuan Drone Cina Ancaman Nyata Kedaulatan Indonesia

Jakarta, RIC — Penemuan benda yang diduga sebagai kapal selam tanpa awak (unmanned underwater vehicle/UUV) milik Cina di perairan Selat Utara Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu kekhawatiran serius terkait kedaulatan maritim Indonesia. Temuan ini terjadi pada Senin (6/4/2026), ketika seorang nelayan setempat menemukan objek mencurigakan di laut.

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai insiden ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan sinyal kuat adanya aktivitas strategis yang berpotensi mengancam kepentingan nasional Indonesia.

Menurut Amir, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah tegas, termasuk melayangkan protes diplomatik resmi kepada Cina atas dugaan pelanggaran wilayah tersebut.

“Drone bawah laut ini jelas telah memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Ini tidak bisa dianggap remeh. Negara harus hadir dan menunjukkan sikap tegas,” ungkap Amir dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Operasi Intelijen 

Amir Hamzah menegaskan, keberadaan drone bawah laut asing di perairan Indonesia sangat erat kaitannya dengan operasi intelijen maritim. Teknologi UUV seperti ini umumnya digunakan untuk berbagai kepentingan strategis, mulai dari pemetaan dasar laut, pengumpulan data hidrografi, hingga pemantauan jalur pelayaran dan potensi sumber daya alam.

“Besar kemungkinan perangkat ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait sumber daya alam Indonesia, seperti cadangan gas, mineral bawah laut, maupun jalur strategis pelayaran internasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, wilayah NTB yang berada di jalur strategis perlintasan laut internasional menjadikannya lokasi yang sangat penting secara geopolitik. Selat-selat di kawasan ini merupakan bagian dari jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang sering dilintasi kapal-kapal asing.

Lebih jauh, Amir mengaitkan temuan ini dengan dinamika konflik di Laut Cina Selatan yang hingga kini masih menjadi titik panas geopolitik di kawasan Asia Pasifik.

Menurutnya, langkah ekspansi teknologi bawah laut oleh Cina ke wilayah-wilayah strategis di sekitar Asia Tenggara bukan hal baru, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat pengaruh dan kontrol kawasan.

“Ini tidak berdiri sendiri. Kita harus melihatnya sebagai bagian dari pola yang lebih besar, yaitu upaya Cina memperluas pengaruhnya di kawasan, termasuk melalui operasi senyap seperti ini,” jelas Amir.

Himpun Data

Keberadaan drone bawah laut asing di wilayah Indonesia merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara. Selain potensi eksploitasi data sumber daya alam, aktivitas semacam ini juga berisiko terhadap keamanan militer.

“Data yang dikumpulkan bisa digunakan untuk kepentingan militer, termasuk pemetaan jalur kapal selam, kondisi dasar laut, hingga titik-titik strategis pertahanan Indonesia,” terang Amir.

Ia juga mengingatkan jika tidak ditangani secara serius, kejadian ini bisa menjadi preseden buruk bagi pelanggaran-pelanggaran berikutnya.

Dalam konteks ini, Amir Hamzah mendorong Pemerintah Indonesia untuk tidak bersikap pasif. Ia menyarankan langkah-langkah konkret seperti investigasi menyeluruh terhadap perangkat yang ditemukan, peningkatan patroli laut serta penguatan sistem deteksi bawah laut.

Selain itu, jalur diplomasi juga harus ditempuh untuk meminta klarifikasi dari pemerintah China terkait keberadaan drone tersebut.

“Indonesia harus menunjukkan bahwa kedaulatannya tidak bisa dilanggar. Ini momentum untuk memperkuat posisi kita, baik secara militer maupun diplomatik,” tegasnya.

Penemuan drone ini oleh nelayan lokal menunjukkan pentingnya peran masyarakat pesisir dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Dalam banyak kasus, nelayan menjadi pihak pertama yang menemukan aktivitas mencurigakan di laut.

Amir pun mengapresiasi kewaspadaan nelayan tersebut dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan sinergi dengan masyarakat pesisir melalui edukasi dan sistem pelaporan cepat. *man