Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Narasi propaganda untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto makin luas dan liar. Semua program, kebijakan dan langkah Presiden Prabowo dijadikan bahan kajian, kritikan dan jebakan ke arah penggulingan.
Termutakhir, operasi jebakan kenaikan harga BBM gagal kendati sudah dihitung matang – matang dan melibatkan tokoh elite nasional.
Menelisik lebih dalam dan tajam terkait hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah menyatakan, terkait dinamika politik nasional yakni wacana pemakzulan yang digaungkan sejumlah pihak termasuk Saiful Mujani, Islah Bahrawi tidak berdiri di ruang hampa.
Gerakan tersebut justru mencerminkan kegelisahan dan ketakutan dari kelompok tertentu terhadap potensi langkah tegas pemerintah ke depan.
“Pihak-pihak yang teriak pemakzulan itu sejatinya sedang mencari kawan. Mereka berupaya membangun opini seolah ada ancaman besar, padahal yang terjadi adalah ketakutan terhadap kemungkinan terbongkarnya kasus-kasus besar,” ungkap Amir dalam keterangannya, Senin (6/4/2026)
Amir melihat, arah isu pemakzulan tidak secara eksplisit menyasar figur tertentu, namun lebih sebagai strategi komunikasi politik untuk membangun tekanan. Dalam perspektif intelijen, kata dia, pola seperti ini sering digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang lebih substansial.
Ia menyebut, narasi ancaman terhadap pemerintahan justru menjadi “tameng psikologis” bagi pihak-pihak yang merasa terancam oleh agenda penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
Bersih – Bersih
“Ancaman itu tidak nyata, tapi dikonstruksi. Ini bagian dari operasi opini. Orang yang berteriak keras justru sedang menyembunyikan ketakutan,” tegas Amir.
Lebih jauh, Amir memprediksi dalam 1,5 tahun ke depan, pemerintahan Prabowo Subianto akan memasuki fase konsolidasi kekuasaan yang ditandai dengan langkah “bersih-bersih” terhadap praktik korupsi dan jejaring kekuasaan lama.
Ia membandingkan potensi langkah tersebut dengan model penertiban yang dilakukan di negara seperti Cina dan Iran, di mana pemerintah melakukan penindakan tegas terhadap elite yang dianggap menyimpang dan berkhianat.
“Kalau Presiden serius, maka pembersihan itu akan menyasar elite politik, birokrasi, hingga jaringan ekonomi yang selama ini bermain di belakang layar,” ujarnya.
Lingkaran Dalam
Amir juga menyinggung kemungkinan adanya kasus-kasus besar yang berpotensi terbongkar, termasuk yang berkaitan dengan sektor strategis seperti pertahanan. Ia bahkan mengaitkan hal tersebut dengan warisan kebijakan era Joko Widodo, meski tanpa merinci lebih jauh.
Dalam analisisnya, Amir menekankan pentingnya kewaspadaan Presiden terhadap ancaman dari dalam. Ia menyebut adanya potensi “gunting dalam lipatan” di lingkaran Istana, yakni pihak-pihak yang secara formal berada di lingkar pemerintahan namun memiliki agenda berbeda.
“Presiden harus menertibkan orang-orang di dalam istana. Bisa jadi mereka adalah teman lama, tapi punya kepentingan yang bertentangan,” terang Amir.
Ia mengingatkan dalam sejarah politik dan militer Indonesia, ancaman internal sering kali lebih berbahaya dibanding ancaman eksternal.
Amir juga menyinggung pendekatan strategi yang pernah digunakan Abdul Haris Nasution dalam perang gerilya, yakni masuk ke wilayah musuh dan memahami kekuatan dari dalam.
Menurutnya, pendekatan ini relevan dalam konteks politik modern, di mana Presiden perlu memahami peta kekuatan di dalam pemerintahannya sendiri sebelum mengambil langkah besar.
Reshuffle dan Reformasi
“Strategi gerilya itu bukan hanya soal militer, tapi juga soal membaca peta kekuatan. Presiden harus tahu siapa kawan sejati dan siapa yang hanya berpura-pura,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah penataan, Amir mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle kabinet serta reformasi di tubuh Kepolisian.
Menurutnya, dua langkah ini menjadi kunci untuk memastikan agenda pemberantasan korupsi berjalan efektif dan tidak terhambat oleh kepentingan internal.
“Reshuffle itu bukan sekadar politik, tapi instrumen untuk memastikan loyalitas dan kinerja. Reformasi Polri juga penting agar penegakan hukum tidak tebang pilih,” ujarnya.
Di akhir analisisnya, Amir menegaskan publik kini menunggu realisasi janji politik Presiden, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Ia menilai, momentum saat ini akan menjadi penentu apakah pemerintahan Prabowo Subianto mampu membangun legitimasi kuat atau justru terjebak dalam tarik-menarik kepentingan elite.
“Ini ujian. Presiden harus membuktikan bahwa janji ‘bersih-bersih’ bukan sekadar retorika. Kalau berhasil, legitimasi akan kuat. Kalau tidak, justru akan menjadi bumerang,” pungkas Amir. *man
