Pengamat: Operasi Kenaikan BBM Jebakan Untuk Jatuhkan Prabowo

Jakarta, RIC — Hampir sepekan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak jadi naik, masih normal dan harga stabil. Untuk Pertalite masih Rp10.000/liter dan Pertamax Rp12.100/liter di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sementara pada tingkat pedagang bensin eceran untuk satu botol Pertalite Rp12.000 – Rp13.000 dan Pertamax antara Rp14.000 – Rp15.000. Untuk pedagang BBM Pertamini harga jual Rp12.000/0,8 liter untuk Pertalite dan Rp15.000/0,8 liter untuk Pertamax.

Harga – harga di atas masih sangat normal. Masyarakat masih cukup mampu membelinya, ketersediaan BBM diinformasikan masih normal dan masyarakat tidak mengantri panjang.

Artinya, wacana harga naik pada awal April 2026 berikut estimasi yang beredar tidak terlaksana. Padahal wacana kenaikan harga didengungkan jauh – jauh hari terkait isu Kapal Tanker Pertamina terhambat di Selat Hormuz karena perang antara Iran melawan AS dan Israel, digoreng di pelbagai platform media, tetap saja amsyong.

Waspada Narasi

Setelah Kapal Tanker Pertamina bisa melawati Selat Hormuz, dikabarkan merupakan hasil lobi seorang tokoh elite partai yang juga pengusaha masyhur. Kenyataannya dia tidak melakukan kunjungan ke Iran tapi melakukan perjalanan ke beberapa negara kawasan Asia Tenggara saja.

Melihat fakta, wacana kenaikan harga BBM dan narasi pembelokan hasil lobi yang gagal, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengingatkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai kelompok tertentu yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Amir, dorongan kenaikan BBM saat ini tidak semata-mata berbasis pada pertimbangan ekonomi, melainkan beririsan dengan agenda politik kelompok tertentu yang menginginkan perubahan kekuasaan.

“Secara ekonomi, alasan kenaikan BBM memang terlihat rasional. Harga minyak dunia naik, beban subsidi meningkat dan ada tekanan terhadap postur APBN. Namun dalam konteks sosial-politik, kebijakan ini bisa menjadi pemicu gejolak,” buka Amir kepada wartawan, Ahad (5/4/2026).

Amir menjelaskan, narasi yang berkembang di ruang publik cenderung mengedepankan urgensi fiskal. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas anggaran atau mempertahankan daya beli masyarakat.

Namun kondisi psikologis masyarakat saat ini tidak sepenuhnya stabil. Sentimen negatif terhadap pemerintah, khususnya terhadap Presiden Prabowo, dinilai masih ada di sebagian kelompok.

“Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti BBM sangat sensitif. Sedikit saja salah timing, bisa memicu aksi massa yang meluas,” katanya.

Konsolidasi Anti Pemerintah

Lebih jauh, Amir mengatakan, adanya indikasi konsolidasi kelompok anti-pemerintah yang mulai bergerak secara sistematis. Target utama mereka adalah ruang-ruang strategis seperti kampus.

“Sejumlah kelompok sudah mulai mengarah ke kampus-kampus sebagai basis gerakan. Ini pola klasik dalam dinamika politik Indonesia,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti keterlibatan kelompok bisnis yang merasa dirugikan oleh kebijakan “bersih-bersih” pemerintahan Prabowo. Kelompok ini disebut mulai beririsan dengan agenda politik yang lebih luas.

“Mereka yang terganggu secara ekonomi mulai mencari kanal politik. Ini berbahaya jika bertemu dengan kelompok yang memang punya agenda pemakzulan,” tambahnya.

Amir juga menyinggung adanya narasi pemakzulan yang sebelumnya sempat mencuat di ruang publik. Menurutnya, isu tersebut belum sepenuhnya padam dan berpotensi muncul kembali dengan momentum yang tepat.

Ada hal menarik, ia menyebut adanya kelompok yang bergerak secara diam-diam, termasuk pihak-pihak yang secara formal berada dalam lingkar kekuasaan.

“Secara kasat mata mungkin tidak terlihat, tapi ada kelompok yang menunggu momentum. Mereka tidak bergerak terbuka,” jelas Amir.

Ia bahkan mengaitkan hal ini dengan potensi skenario suksesi kekuasaan, di mana sebagian pihak disebut berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat naik menggantikan jika terjadi krisis politik.

Dalam analisis yang lebih luas, Amir juga menyinggung kemungkinan adanya dukungan jaringan internasional dalam dinamika ini. Salah satu nama yang disebut adalah George Soros.

Meski tidak merinci bentuk keterlibatan secara konkret, Amir menyebut pola-pola serupa pernah terjadi di berbagai negara.

“Dalam banyak kasus global, instabilitas politik seringkali tidak berdiri sendiri. Ada jaringan, ada kepentingan dan ada desain yang lebih besar,” ujarnya.

Menutup analisanya, Amir menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis, khususnya terkait BBM.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya melihat aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan potensi eksploitasi politik.

“Pemerintah harus membaca ini secara utuh. Jangan sampai kebijakan ekonomi justru menjadi pintu masuk krisis politik,” pungkas Amir. *man