Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Kerja sama antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan Ministry of State Security (MSS) China yang didorong pemerintahan Prabowo Subianto memantik perhatian serius di kalangan pengamat intelijen dan geopolitik. Langkah ini dinilai bukan sekadar hubungan teknis antar lembaga, tetapi juga sinyal strategis perubahan orientasi keamanan Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin tajam.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, penguatan hubungan BIN–MSS harus dibaca dalam konteks pergeseran tatanan dunia menuju sistem multipolar, di mana negara-negara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu kekuatan besar seperti Amerika Serikat.
“Kerja sama ini bukan hanya soal pertukaran informasi intelijen tapi bagian dari reposisi strategis Indonesia. Pemerintahan Prabowo sedang menguji keseimbangan baru antara Barat dan Timur,” ungkap Amir dalam analisisnya, Sabtu (28/3/2026).
Menurut Amir, di era modern, kerja sama intelijen telah menjadi instrumen penting dalam membangun pengaruh geopolitik. MSS sendiri dikenal sebagai salah satu badan intelijen paling kuat di Asia, dengan fokus pada kontra-intelijen, keamanan nasional, hingga pengamanan kepentingan ekonomi global Cina.
Di sisi lain, BIN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas domestik Indonesia serta membaca dinamika ancaman regional, mulai dari terorisme hingga konflik geopolitik.
“Jika kedua lembaga ini memperkuat kemitraan maka akan terjadi pertukaran data strategis, termasuk potensi ancaman kawasan, jalur perdagangan, hingga keamanan energi. Ini bukan kerja sama biasa,” jelasnya.
Posisi Indonesia yang berada di jalur vital perdagangan dunia, termasuk Selat Malaka dan jalur menuju Laut Cina Selatan, membuat kerja sama intelijen menjadi sangat krusial.
Orbit Beijing
Amir melihat langkah ini akan berdampak langsung pada konfigurasi keamanan di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN selama ini cenderung menjaga keseimbangan antara pengaruh Cina dan Amerika Serikat.
Namun, dengan semakin eratnya hubungan BIN dan MSS, Indonesia berpotensi dipersepsikan lebih dekat ke orbit Beijing.
“Ini yang harus dikelola dengan hati-hati. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara non-blok modern. Kalau terlalu condong, bisa memicu kecurigaan dari negara lain, termasuk mitra strategis lama,” katanya.
Ia menilai, kerja sama ini akan diuji pada isu-isu sensitif seperti Laut Cina Selatan, keamanan siber dan pengaruh ekonomi Cina melalui proyek-proyek strategis.
Sisi positif, Amir menilai kerja sama ini dapat memperkuat stabilitas nasional terutama dalam menghadapi ancaman non-konvensional seperti spionase ekonomi, sabotase digital dan perang informasi.
“Cina punya kapasitas teknologi intelijen yang sangat maju, termasuk dalam pengawasan siber. Jika dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia bisa meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman,” ujarnya.
Selain itu, stabilitas keamanan yang terjaga juga akan berdampak langsung pada iklim investasi. Cina sendiri merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia.
“Keamanan adalah fondasi ekonomi. Jika kerja sama ini berhasil, maka efeknya bisa terasa pada percepatan investasi dan pembangunan,” tambahnya.
Kebocoran Data
Namun demikian, Amir mengingatkan adanya risiko besar yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya adalah potensi ketergantungan pada teknologi dan sistem intelijen asing.
“Dalam dunia intelijen, tidak ada kerja sama yang benar-benar setara. Selalu ada kepentingan nasional masing-masing. Indonesia harus memastikan tidak terjadi kebocoran data strategis,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengamanan internal BIN agar tetap independen dalam mengambil keputusan.
“Kerja sama boleh, tapi kedaulatan intelijen harus tetap dijaga. Jangan sampai Indonesia justru menjadi objek dalam permainan intelijen global,” katanya.
Lebih jauh, Amir melihat kebijakan ini sebagai bagian dari strategi besar Prabowo Subianto dalam membangun posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang aktif di panggung global.
Dengan memperkuat hubungan dengan Cina melalui jalur intelijen, Indonesia menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis dalam menghadapi realitas geopolitik.
“Ini adalah real politik. Prabowo ingin Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain aktif dalam percaturan global,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa keseimbangan tetap menjadi kunci.
“Indonesia harus tetap membuka kerja sama dengan semua pihak, termasuk Barat, agar tidak terjebak dalam satu blok kekuatan,” pungkas Amir. *man
