Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Wacana menjatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan solusi atas dinamika politik nasional. Justru sebaliknya, langkah tersebut berpotensi memunculkan masalah baru yang lebih kompleks, mulai dari instabilitas politik hingga fragmentasi di tubuh elite.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah mengungkapkan dalam sistem demokrasi, pergantian kekuasaan seharusnya ditempuh melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui tekanan politik yang berujung delegitimasi pemerintahan.
“Menjatuhkan Prabowo-Gibran bukan solusi. Itu justru membuka babak baru konflik elite dan berpotensi menciptakan kekosongan stabilitas. Dalam perspektif intelijen, ini berisiko tinggi terhadap keamanan nasional,” ujar Amir Hamzah, Senin (23/3/2026).
Amir menekankan elite oposisi yang kalah dalam kontestasi politik seharusnya menyiapkan diri untuk kembali bertarung secara sehat pada Pemilihan Presiden 2029. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.
“Kalau tidak puas, jawabannya bukan menjatuhkan. Tapi siapkan strategi, bangun kekuatan dan bertarung lagi di 2029. Biarkan rakyat yang menentukan,” tegasnya.
Konsisten
Ia mencontohkan perjalanan politik Prabowo yang berulang kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden sebelum akhirnya memenangkan kontestasi. Hal itu menunjukkan demokrasi memberi ruang bagi siapa pun yang konsisten dan memiliki daya juang.
“Prabowo itu petarung. Berkali-kali kalah, tapi tidak menjatuhkan sistem. Ia justru kembali lewat mekanisme demokrasi dan akhirnya menang,” kata Amir.
Dalam analisisnya, Amir Hamzah menguraikan sejumlah skenario risiko apabila terjadi upaya sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini:
1. Fragmentasi Elite Politik. Upaya mendelegitimasi pemerintahan berpotensi memecah elite menjadi beberapa faksi yang saling berhadapan. Kondisi ini bisa memicu konflik terbuka, baik di parlemen maupun di ruang publik.
2. Perebutan Jabatan dan Kekuasaan. Alih-alih fokus pada kepentingan rakyat, dinamika politik justru berpotensi bergeser menjadi ajang perebutan posisi strategis. Hal ini memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ketika pemerintah dilemahkan, yang muncul bukan solusi, tapi kompetisi liar antar-elite. Semua ingin mengisi kekosongan kekuasaan,” jelas Amir.
3. Penurunan Kepercayaan Publik. Instabilitas politik akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap negara. Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu legitimasi institusi demokrasi itu sendiri.
4. Kerentanan Intervensi Asing. Dalam perspektif geopolitik, kondisi domestik yang tidak stabil membuka peluang bagi aktor eksternal untuk masuk dan memanfaatkan situasi.
“Ini yang sering luput. Ketika negara tidak stabil, aktor global bisa memainkan pengaruhnya, baik secara ekonomi maupun politik,” ujarnya.
Amunisi
Walaupun begitu, Amir mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus tetap menjaga soliditas internal dan fokus pada agenda kerakyatan.
Jika di dalam pemerintahan justru terjadi tarik-menarik kepentingan dan perebutan jabatan, maka hal itu akan memperlemah legitimasi yang telah diperoleh melalui pemilu.
“Kalau di dalam justru sibuk berebut jabatan, itu sama saja memberi amunisi kepada pihak yang ingin menjatuhkan. Pemerintah harus menunjukkan kinerja, bukan konflik internal,” tegasnya.
Amir menutup analisanya dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik sebagai fondasi pembangunan nasional. Ia menilai, demokrasi Indonesia harus diarahkan pada kompetisi yang sehat dan berkelanjutan, bukan konflik yang destruktif.
“Stabilitas itu mahal. Kalau semua pihak menahan diri dan bermain dalam koridor demokrasi, maka 2029 akan menjadi ajang pertarungan yang legitimate dan berkualitas,” pungkas Amir. *man
