Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta Matsani menyatakan akan melakukan evaluasi dana hibah. *Ist
Jakarta, RIC — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang) DKI Jakarta M Matsani mengatakan akan mengevaluasi dana hibah yang menjadi sorotan Komisi A DPRD DKI Jakarta, dalam rapat Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 bersama eksekutif, Kamis (5/3/2026).
Rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta dipimpin Ketua Komisi A, Inggard Joshua. Pihak eksekutif dipimpin Asisten Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko.
Matsani mengatakan, pihaknya tidak hanya mengevaluasi tetapi juga akan membicarakan dan membahas dana hibah dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta. “Kita akan evaluasi dan bahas dan bicarakan dalam rapat TAPD,” tegas Matsani kepada realitasindonesia.com, Senin (9/3/2026).
Sebelumnya dalam rapat Pra RKPD dengan eksekutif, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard mengatakan, dana hibah jangan diberikan kepada orang-orang yang sama. Dan, ini jangan sampai terulang lagi.” Jangan sampai anggaran sudah diketok, masih ada yang diberi dana hibah,” ujar Inggard
Sementara, anggota Komisi A lainnya, Muhamad Ongen Sangaji menegaskan, Komisi A jangan hanya menjadi pelengkap. “Proses hibah kita tidak tahu,” tegas Ongen.
Ongen juga mempertanyakan apa ada manfaatnya atau tidak pemberian dana hibah. Apalagi jumlahnya atau angkanya cukup besar.” Kalau setengah dana hibah diberikan kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat DKI Jakarta dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja, jelas manfaatnya besar,” tegas Ongen.
Sedang Manuara Siahaan, anggota Komisi A lainnya, menduga ada penyimpangan dalam proses karena antara usulan dan fakta atau realitasnya beda. “Inspektorat harus mengawasi,” kata Manuara.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah mengatakan, anggaran dana hibah yang mencapai ratusan miliar setiap tahun, itu lebih baik dialihkan dan digunakan untuk membangun dan memperbaiki kampung kumuh atau RW kumuh.
Bila setiap tahun dana hibah diberikan atau dibagikan Rp 100 miliar kepada setiap walikota guna memperbaiki kampung, berapa banyak kampung kumuh atau RW kumuh yang diperbaiki. Banyak hunian warga yang kumuh, rusak dan reyot yang memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh.
Pemerintah harus fokus pada masyarakat karena masyarakat Jakarta yang sudah semestinya dan seharusnya menjadi perhatian. (as)
