Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Utusan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dinilai memiliki makna strategis dalam perspektif politik dan intelijen negara.
Dalam pandangan Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah langkah Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah pejabat tinggi negara untuk bersilaturahmi dengan Habib Rizieq menunjukkan adanya pendekatan komunikasi yang tidak selalu harus dilakukan melalui jalur formal kekuasaan.
Presiden Prabowo mengutus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad untuk menemui Habib Rizieq di kediamannya di Petamburan, Jakarta, pada Sabtu (7/3/2026).
Menurut Amir Hamzah, keputusan Habib Rizieq menerima utusan Presiden di kediamannya tetapi tidak datang ke Istana menunjukkan posisi simbolik yang jelas.
“Habib Rizieq menempatkan dirinya sebagai ulama yang berada di luar kekuasaan. Ia tidak masuk dalam struktur pemerintahan, tetapi tetap membuka ruang dialog dengan negara,” kata Amir Hamzah dalam analisisnya, Ahad (8/3/2026).
Dalam perspektif intelijen sosial-politik, Amir menilai posisi Habib Rizieq sebagai ulama independen justru memberi nilai strategis bagi stabilitas nasional.
Hubungan personal antara Prabowo dan Habib Rizieq sudah terbangun sejak lama, terutama ketika Imam Besar FPI itu mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden Indonesia 2014 dan Pemilihan Presiden Indonesia 2019.
“Hubungan historis ini membuat komunikasi antara keduanya tidak kaku. Tetapi Habib Rizieq tetap menjaga posisi moralnya sebagai ulama yang berada di luar kekuasaan,” ujar Amir.
Posisi tersebut justru memungkinkan Habib Rizieq memberikan kritik yang bersifat konstruktif kepada pemerintah.
“Peran ulama seperti ini penting. Ia bisa menjadi penyeimbang moral sekaligus memberikan kritik membangun untuk perbaikan bangsa,” tambahnya.
Amir juga melihat potensi peran Habib Rizieq dalam diplomasi nonformal, terutama dalam situasi geopolitik yang sensitif.
Ia mencontohkan isu kapal Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz, kawasan strategis yang berada di jalur geopolitik Timur Tengah.
Menurut Amir, latar belakang Habib Rizieq sebagai keturunan Rasulullah atau habaib memiliki jaringan sosial keagamaan yang luas di dunia Islam.
“Pemimpin tertinggi di Iran juga merupakan keturunan Rasulullah. Dalam tradisi dunia Islam, hubungan genealogis seperti ini sering menjadi pintu komunikasi yang efektif,” jelasnya.
Pendekatan berbasis jaringan ulama kadang lebih efektif dibanding jalur diplomasi formal negara.
Amir mengingatkan pendekatan serupa pernah dilakukan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, pemerintah Indonesia meminta bantuan ulama Abu Bakar Ba’asyir untuk membantu komunikasi dengan kelompok Taliban dalam kasus penyanderaan wartawan Meutya Hafid dan kameramen Budiyanto dari Metro TV di Afghanistan.
“Melalui pendekatan jaringan ulama tersebut, kedua sandera akhirnya dapat dibebaskan,” ujar Amir.
Masih Menurut Amir, pertemuan utusan Presiden dengan Habib Rizieq juga bisa dibaca sebagai sinyal politik bahwa pemerintah membuka ruang komunikasi dengan berbagai kekuatan sosial di luar struktur negara.
“Dalam perspektif intelijen, ini adalah upaya membangun stabilitas nasional melalui jaringan sosial, keagamaan dan moral yang memiliki pengaruh besar di masyarakat,” ujar Amir lagi.
Ia menegaskan, strategi seperti ini sering digunakan dalam politik global, di mana tokoh agama, tokoh masyarakat atau figur non-negara menjadi jembatan komunikasi dalam berbagai situasi strategis.
“Negara tidak selalu bergerak melalui jalur formal. Kadang justru jalur informal melalui tokoh berpengaruh bisa membuka solusi yang tidak bisa ditembus oleh diplomasi resmi,” pungkas Amir Hamzah. *man
