Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC – Pandangan mengenai arah kekuasaan nasional kembali mencuat setelah Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menyampaikan proyeksi politik jangka panjang yang menempatkan Partai Gerindra sebagai poros utama kepemimpinan Indonesia hingga beberapa periode ke depan.
Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas negara, mencegah fragmentasi politik, sekaligus memastikan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Amir menilai Prabowo Subianto perlu memastikan keberlanjutan kekuasaan politik melalui kaderisasi yang terstruktur di tubuh Partai Gerindra.
Ia memproyeksikan periode kedua kepemimpinan Prabowo harus diiringi dengan pemilihan wakil presiden yang benar-benar berasal dari lingkar kader strategis, bukan kompromi politik jangka pendek.
Dalam skenario tersebut, ia menyebut nama Sjafrie Sjamsoeddin atau Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang dinilai memiliki kapasitas politik dan jaringan kekuasaan untuk menopang stabilitas pemerintahan.
Selain itu, Amir juga menyinggung kemungkinan menghadirkan figur eksternal dengan daya tarik nasional kuat seperti Gatot Nurmantyo, yang dinilai memiliki efek elektoral signifikan bila ditempatkan dalam konfigurasi kekuasaan tertentu.
“Keberlanjutan harus dirancang sejak sekarang. Periode ketiga harus diisi kader yang sudah dipersiapkan untuk maju sebagai Calon Presiden 2034–2039 dan periode berikutnya juga tetap dari kader Gerindra,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Di sisi lain, Amir menyoroti dinamika internal kekuasaan yang menurutnya dapat menjadi faktor penentu stabilitas pemerintahan. Ia menilai hubungan politik antara Prabowo dengan Joko Widodo serta Gibran Rakabuming Raka perlu dikelola secara hati-hati.
Menurutnya, kegagalan mengatasi friksi politik internal berpotensi memunculkan tekanan politik yang lebih luas, termasuk munculnya narasi publik di media sosial yang mendorong delegitimasi kekuasaan.
“Jika konflik internal tidak terselesaikan, bukan tidak mungkin tekanan politik meningkat hingga wacana pemakzulan presiden kembali mengemuka di ruang publik digital,” kata Amir.
Amir menegaskan seluruh skenario tersebut, dalam perspektifnya, bukan sekadar ambisi kekuasaan, melainkan strategi menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Ia mengaitkan stabilitas politik jangka panjang dengan target transformasi Indonesia menuju negara maju pada 2045.
Pergantian kekuasaan yang terlalu cepat tanpa kesinambungan visi berisiko menghambat agenda pembangunan, memperlemah konsolidasi ekonomi serta membuka ruang instabilitas geopolitik di kawasan.
Karena itu, desain kepemimpinan berlapis melalui kaderisasi partai menjadi kunci agar arah pembangunan nasional tetap konsisten hingga dua dekade mendatang.
“Keberlanjutan pembangunan tidak selalu identik dengan dominasi satu kekuatan politik, melainkan dapat dicapai melalui institusi demokrasi yang kuat, tata kelola pemerintahan yang transparan serta partisipasi publik yang sehat,” pungkas Amir. *man
