Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah foto beredar luas. Dalam foto, Presiden Prabowo dan PM Netanyahu nampak sangat akrab. Foto tersebut menggetarkan, menggemparkan sekaligus menarik untuk ditelisik.
Menurut Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah, beredarnya foto yang menampilkan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinilai sebagai bagian dari operasi propaganda hitam (black propaganda) yang menyasar persepsi publik Indonesia.
Gambar tersebut kuat diduga hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) yang sengaja disebarkan secara masif di media sosial untuk membangun kemarahan publik, khususnya di kalangan umat Islam.
Operasi Distrust Publik
Pola penyebaran foto hoaks itu tidak berdiri sendiri. Ia melihat adanya indikasi operasi persepsi yang dirancang sistematis:
1. Distribusi berulang di berbagai platform agar publik menganggap informasi sebagai fakta.
2. Pemilihan isu sensitif, yakni hubungan dengan Israel yang memiliki resonansi emosional tinggi di Indonesia.
3. Timing politik, ketika posisi Prabowo tengah menguat di panggung global.
“Tujuannya jelas: membangun distrust publik terhadap kepemimpinan nasional dengan memanfaatkan isu Palestina–Israel yang sangat sensitif,” ungkap Amir Hamzah, Ahad (15/2/2026).
Dalam studi intelijen modern, lanjut Amir, teknik ini dikenal sebagai perception management —upaya membentuk opini publik tanpa harus menggunakan kekuatan militer langsung. Penyebaran konten visual berbasis AI mempercepat efek psikologis karena publik cenderung lebih mudah mempercayai gambar dibanding teks.
Meningkatnya peran Indonesia dalam isu perdamaian Timur Tengah menjadi konteks penting di balik serangan informasi tersebut.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dipandang memiliki legitimasi moral untuk mendorong rekonsiliasi konflik Palestina dengan Israel.
Perang Hibrida
Di saat yang sama, dinamika global juga dipengaruhi konfigurasi baru kekuatan politik internasional, termasuk kebijakan yang pernah digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait arsitektur keamanan dan koalisi perdamaian.
Masuknya Indonesia dalam berbagai inisiatif kerja sama keamanan dan perdamaian —termasuk wacana pengiriman pasukan perdamaian— menurut Amir berpotensi memicu resistensi dari aktor tertentu yang tidak menginginkan peran Indonesia menguat.
Dalam perspektif intelijen, black propaganda merupakan bentuk perang hibrida yang memadukan:
– Disinformasi digital melalui media sosial.
– Rekayasa visual AI untuk meningkatkan kredibilitas hoaks.
– Eksploitasi identitas agama dan politik guna menciptakan polarisasi.
Metode ini relatif murah, sulit dilacak, tetapi berdampak besar terhadap stabilitas domestik. Serangan tidak diarahkan pada institusi fisik, melainkan pada kepercayaan publik —aset paling krusial dalam kepemimpinan politik.
Amir menegaskan, publik tidak boleh menganggap sepele foto hoaks tersebut karena bisa menjadi bagian dari rangkaian operasi intelijen yang lebih luas, baik dalam konteks kompetisi geopolitik maupun kontestasi pengaruh di kawasan.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya ketahanan informasi di era digital. Beberapa langkah strategis yang dinilai krusial antara lain:
– Literasi digital masyarakat untuk mengenali manipulasi AI.
– Respons cepat pemerintah dalam klarifikasi disinformasi.
– Koordinasi keamanan siber dan intelijen menghadapi perang informasi.
“Tanpa penguatan di sektor ini, propaganda digital berpotensi memicu konflik sosial yang nyata di dunia fisik,” pungkasnya. *man
