Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai potensi tekanan asing yang dapat memicu krisis moneter melalui inflasi tinggi dan instabilitas ekonomi.
Dinamika global saat ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik negara-negara besar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Konsep ekonomi yang kerap disebut sebagai Prabowonomics —yang menekankan keberpihakan pada rakyat kecil, perluasan akses kredit usaha mikro serta penguatan koperasi seperti Koperasi Merah Putih— berpotensi menimbulkan resistensi dari kekuatan ekonomi liberal internasional. Kebijakan tersebut dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan model pasar bebas yang selama ini mendominasi arus investasi global.
“Ketika sebuah negara memilih memperkuat ekonomi kerakyatan dan membatasi dominasi sektor swasta besar, maka akan muncul tekanan, baik melalui narasi, instrumen pasar maupun mekanisme finansial global,” ungkap Amir Hamzah dalam analisisnya, Senin (9/2/2026).
Menurut Amir, krisis moneter modern tidak selalu muncul dalam bentuk serangan langsung terhadap nilai tukar, tetapi bisa melalui kombinasi tekanan inflasi, arus modal keluar, hingga pembentukan opini negatif terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam konteks ini, stabilitas harga pangan, energi dan nilai tukar rupiah menjadi titik krusial yang harus dijaga.
Pihak asing yang tidak sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional berpotensi memanfaatkan kerentanan struktural, seperti ketergantungan impor, pembiayaan utang maupun sentimen pasar global. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat cadangan devisa, ketahanan pangan serta kemandirian energi sebagai tameng utama menghadapi tekanan eksternal.
Kedaulatan Ekonomi
Sorotan lain datang dari langkah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatera yang kemudian berada dalam pengelolaan Danantara. Amir menilai kebijakan tersebut sangat sensitif dalam perspektif geopolitik ekonomi karena menyentuh kepentingan investasi dan kepemilikan modal.
“Langkah ini bisa dibaca sebagai penguatan kedaulatan ekonomi negara. Namun di sisi lain, kelompok yang berpaham liberal —yang menempatkan swasta sebagai aktor utama— akan melihatnya sebagai ancaman terhadap iklim investasi,” ujarnya.
Reaksi tidak selalu muncul dalam bentuk protes terbuka, melainkan dapat hadir melalui tekanan pasar, penilaian lembaga keuangan internasional, hingga pembentukan persepsi negatif terhadap tata kelola lembaga pengelola aset negara.
Amir juga memperingatkan kemungkinan berkembangnya narasi bahwa Danantara rawan korupsi atau dikuasai elite politik. Narasi semacam itu berpotensi digunakan untuk melemahkan legitimasi kebijakan ekonomi berbasis kedaulatan negara.
Dalam perspektif intelijen geopolitik, lanjut Amir, perang modern tidak hanya berlangsung di medan militer atau ekonomi, tetapi juga di ruang informasi dan opini publik. Karena itu, transparansi tata kelola, akuntabilitas serta komunikasi publik yang kuat menjadi faktor penting untuk meredam delegitimasi.
“Jika tata kelola kuat dan terbuka, maka narasi negatif akan sulit berkembang. Tetapi jika lemah, tekanan eksternal akan menemukan momentumnya,” tegas Amir.
Amir menyarankan pemerintah memperkuat beberapa langkah strategis, antara lain:
1. Diversifikasi mitra ekonomi internasional agar tidak bergantung pada satu blok kekuatan global.
2. Penguatan industri domestik dan UMKM untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.
3. Stabilisasi sektor pangan dan energi sebagai pengendali inflasi.
4.Transparansi kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan aset negara seperti Danantara.
Menurut Amir, keberhasilan menghadapi tekanan global sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan soliditas politik dalam negeri.
Di akhir analisisnya, Amir menilai masa awal pemerintahan Prabowo merupakan periode krusial untuk membuktikan apakah model ekonomi kerakyatan dapat berjalan berdampingan dengan sistem ekonomi global yang kompetitif. Ketegangan antara kedaulatan nasional dan kepentingan pasar internasional disebutnya sebagai ujian utama.
“Jika pemerintah mampu menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan keberpihakan pada rakyat kecil, maka Indonesia justru bisa keluar lebih kuat. Namun kewaspadaan terhadap tekanan asing tetap mutlak diperlukan,” pungkasnya. *man
