APA MANFAAT VIDEOTRON GAPURA DPRD DKI RP 8,7 MILIAR

VIDEOTRON Gapura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta anggarannya Rp 8,7 miliar. Meski pun di kontrak kerja Rp 7 miliar lebih, tidak sampai Rp 8 miliar. Demikian ungkap sumber realitasindonesia.com, belum lama ini.

Anggaran sebesar itu bukan uang siapa-siapa. Itu uang rakyat maka seharusnya dipergunakan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan rakyat Jakarta.

Saat ini, uang itu telah digunakan buat Videotron Gapura DPRD DKI Jakarta. Dan, itu tidak masalah. Tetapi, apa itu bermanfaat untuk rakyat atau sekadar hiasan, gagah-gagahan di tengah masyarakat terhimpit berbagai persoalan hidup, rumah kumuh, ekonomi sulit.

Untuk lebih jelas, rasanya tidak keliru dan berlebihan bila kita mencoba melihat dari beberapa aspek guna mengetahui dan memahami uang rakyat yang dihabiskan buat Videotron Gapura DPRD DKI Jakarta, itu benar-benar bernilai besar bagi rakyat atau sekadar hiasan menarik dilihat, indah dipandang namun tidak bermakna bagi rakyat Jakarta.

Pertama, dari besar nilai proyek. Ada banyak pendapat. Ada yang bilang Rp 500 juta. Ada yang mengatakan Rp 1 miliar. Dan, yang menilai paling tinggi Rp 2,5 miliar. Soal harga atau anggaran untuk videotron itu, bisa benar, bisa juga tidak benar.

Tetapi, tidak cukup hanya melihat dari segi anggaran. Lebih jelasnya, mari kita mencoba mencermati beberapa aspek lain sehingga pandangan kita utuh, tidak hanya satu sisi, tidak hanya soal besarnya anggaran. Kita harus melihat dari aspek lain untuk memastikan videotron itu bermanfaat untuk rakyat.

Kedua, soal isi Videotron. Dari pengamatan realitasindonrsia.com, yang dipamerkan, dipertontonkan, dipublikasikan dan ditayangkan dalam videotron itu adalah kondisi atau keadaan Kota Jakarta. Persoalan, Transportasi, Fly-over, Transjakarta, Jakarta International Stadium (JIS) dan berbagai aspek lain Kota Jakarta, juga ikut menghiasi dan mewarnai videotron.

Namun ada satu hal menarik dari segi isi videotron. Yang dipertontonkan atau dipublikasikan tidak ada yang menyangkut aktivitas wakil rakyat, apa itu reses, kunjungan kerja (kunker) ke daerah atau luar negeri. Seharusnya, aktivitas dewan itu yang semestinya menjadi poin utama tayangan dalam videotron.

Hal ini penting agar rakyat Jakarta mengerti dan memahami kegiatan dewan selaku wakil rakyat saat reses atau pun kunker. Dan, bukan hanya rapat.

Pertanyaan lebih jauh, kalau isinya keadaan Jakarta, apakah itu bukan ranahnya Gubernur DKI Jakarta. Sementara di Balaikota, kantor Gubernur pun tidak kelihatan videotron berisi Jakarta sehingga tidak keliru kalau Videotron Gapura DKI Jakarta memamerkan Kota Jakarta.

Benar, tidak ada yang salah, kalau ada yang berpendapat bahwa dewan bagian dari Pemda DKI Jakarta. Tetapi harus disadari dan dipahami pula, perannya berbeda. Peran dewan di bagian legislasi sedang gubernur di sisi eksekusi.

Artinya, videotron itu kalau mau dipasang, tempatnya di Balaikota, lingkungan kantor Gubernur DKI Jakarta bukan dipasang di Gapura DPRD DKI Jakarta.

Ketiga, soal aktifitas dewan ketika reses dan kunker tidak kelihatan di videotron, apa tidak dokumennya? Kalau tidak ada, kenapa? Apa tidak boleh didokumentasikan dan divideokan? Kalau tidak boleh, apa alasannya? Semua harus transparan dan terbuka.

Keempat, menyangkut posisi atau letak videotron. Videotron Gapura DPRD DKI Jakarta, letaknya sejajar atau searah dengan jalan Kebon Sirih. Pertanyannya, memang kalau masyarakat berkendaraan melintas di Jalan Ali Sadikin atau sebelumnya Jalan Kebon Sirih harus berhenti hanya untuk melihat videotron? Jelas tidak. Kalau mereka berhenti bisa mengakibatkan kemacetan sekaligus mengganggu lalu lintas.

Buat pejalan kaki, apa mereka juga mesti berhenti untuk melihat dan menyimak apa yang dipamerkan dalam videotron itu? Rasanya juga tidak karena untuk melihat mereka harus berhenti dan mendongak ke atas karena letaknya tinggi. Kalaupun mau melihat hanya sepintas dan itu tidak berati banyak.

Atau dengan posisi searah, videotron itu diperuntukan buat pegawai atau karyawan Balaikota bisa menikmati bila keluar melalui Gapura DPRD DKI Jakarta?

Pengamatan realitasindonesia.com, selama dua hari, tidak satu pegawai atau karyawan yang mau keluar melalui Gapura DPRD DKI Jakarta berhenti sebentar hanya untuk memandang sekaligus menikmati hiasan yang menarik dari Videotron Gapura DPRD DKI Jakarta.

Kalau pun mereka melihat karena kebetulan letaknya tinggi dan Videotron Gapura DPRD DKI Jakarta ada di depan saat mereka berjalan hendak melintasi Gapura DPRD DKI Jakarta dan otomatis melihat videotron itu. Tetapi mereka tidak berhenti hanya untuk menyaksikan videotron yang bernilai miliaran itu.

Dari berbagai aspek ini, apa benar ada manfaatnya Videotron Gapura DPRD DKI Jakarta? Atau hanya sekadar hiasan atau proyek yang menghabiskan uang rakyat di tengah ada warga yang harus menggadaikan kartu bantuan sosial dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk bertahan hidup, sebagaimana diwartakan Kompas.Com.

Tentu banyak yang tidak sependapat bila videotron itu dikatakan tidak bermanfaat bagi rakyat dan itu boleh dan sah-sah saja dan harus dihormati. Berbahagialah bagi mereka yang berbeda pendapat karena setiap orang memang unik sebagai ciptaan Tuhan. Tapi, satu hal yang pasti, kalau kita mau jujur dan punya nurani, videotron itu tidak bermanfaat bagi rakyat Jakarta dan bukan aspirasi rakyat. *

*andreas, pemimpin redaksi realitasindonesia.com