PT Toba Pulp Lestari Tbk. *Ist
Jakarta, RIC — Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Keputusan tersebut dilakukan Presiden Prabowo dari London, Inggris, Senin (19/1/ 2026), melalui konferensi video. Putusan tersebut ditetapkan sesuai menerima laporan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) setelah melalui audit dan evaluasi.
Satu di antara 28 perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Toba Pulp Lestari. Pencabutan izin usaha PT Toba Pulp Lestari (TPL) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memantik tafsir politik yang jauh melampaui isu lingkungan dan kehutanan. Keputusan tersebut menjadi sorotan tajam karena perusahaan itu sebelumnya justru menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, langkah Prabowo ini bukan kebijakan biasa. Pencabutan izin Toba Pulp merupakan sinyal politik berlapis yang dirancang rapi untuk memperlihatkan kepada publik apa yang ia sebut sebagai “keburukan gerombolan Jokowi”, tanpa harus membuka konflik frontal dengan Jokowi secara langsung.
“Ini bukan sekadar soal izin perusahaan. Ini operasi politik tingkat tinggi. Prabowo sedang memperlihatkan kegagalan, bahkan kebusukan, kebijakan lingkar kekuasaan Jokowi dengan cara yang elegan dan konstitusional,” ungkap Amir Hamzah dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).
Amir menyoroti kontras yang sangat mencolok antara sikap Kementerian Kehutanan di era transisi Jokowi dengan keputusan Prabowo setelah resmi berkuasa. Di satu sisi, Raja Juli Antoni memberikan penghargaan kepada Toba Pulp, yang oleh kementerian dinilai memenuhi standar tertentu. Namun di sisi lain, Prabowo justru mencabut izinnya.
“Kontradiksi ini disengaja untuk dibaca publik. Prabowo ingin masyarakat bertanya: bagaimana mungkin perusahaan yang diberi penghargaan justru dicabut izinnya? Dari situ publik akan menilai sendiri kualitas kebijakan dan integritas rezim sebelumnya,” kata Amir.
Alarm Serius
Menurut Amir, Raja Juli bukan aktor netral. Statusnya sebagai elite PSI —partai yang selama ini berada di orbit kekuasaan Jokowi dan Gibran— membuat penghargaan itu sarat muatan politik.
Analisis Amir Hamzah semakin tajam ketika dikaitkan dengan dinamika Pilpres 2029. Pernyataan Ahmad Ali, salah satu Ketua PSI, yang menyebut Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi kompetitor Prabowo di Pilpres 2029, dinilai sebagai sinyal bahwa PSI tidak sepenuhnya sejalan dengan agenda dua periode Prabowo.
“Ini alarm serius bagi Prabowo. PSI secara terbuka sudah memosisikan Gibran sebagai pesaing, bukan penerus. Padahal basis pendukung Prabowo menginginkan stabilitas dua periode,” ujar Amir.
Dalam perspektif intelijen politik, Prabowo dinilai mulai melakukan detachment strategy — menjaga jarak secara bertahap dari Jokowi dan jaringan politiknya— tanpa memicu kegaduhan yang bisa merusak stabilitas awal pemerintahannya.
Prabowo sangat memahami risiko politik jika berhadapan langsung dengan Jokowi, sosok yang masih memiliki pengaruh kuat di birokrasi, partai politik dan opini publik.
“Prabowo bukan tipe yang menyerang langsung. Dia mantan Danjen Kopassus, naluri militernya kuat. Dia tahu kapan harus menyerang terbuka dan kapan melakukan silent operation,” katanya.
Jaminan Politik
Pencabutan izin Toba Pulp dinilai sebagai bentuk serangan senyap, di mana kebijakan dijalankan atas nama hukum, lingkungan dan kepentingan negara, tetapi dampak politiknya menghantam langsung simbol-simbol kekuasaan lama.
Lebih jauh, Amir menyebut langkah ini sebagai pesan ganda. Ke publik, Prabowo ingin menunjukkan pemerintahannya tidak terikat kompromi politik masa lalu. Sementara ke elite politik dan bisnis, pesan yang dikirim jauh lebih tegas: tidak ada jaminan keamanan politik hanya karena kedekatan dengan Jokowi atau Gibran.
“Ini warning keras. Siapa pun yang merasa aman karena berada di lingkar Jokowi harus mulai menghitung ulang posisinya,” tegas Amir.
Dalam analisis geopolitik, Amir melihat Prabowo sedang memasuki fase awal konsolidasi kekuasaan. Membersihkan kebijakan kontroversial rezim sebelumnya dianggap penting untuk membangun legitimasi moral dan politik di mata rakyat.
“Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang memutus mata rantai oligarki lama, bukan melanjutkannya. Toba Pulp hanya pintu masuk,” ujarnya.
Meski belum tampak konflik terbuka, Amir meyakini relasi Prabowo–Jokowi akan memasuki fase kompetisi diam-diam, terutama jika Gibran benar-benar disiapkan sebagai kandidat Presiden 2029.
“Saat ini masih senyap. Tapi arah anginnya jelas. Prabowo sedang mengamankan masa depannya dan masa depan politiknya jelas tidak bisa disandarkan pada gerombolan Jokowi,” pungkas Amir Hamzah.
Sekadar untuk diketahui, melalui mesin pencarian google didapat: PT Toba Pulp Lestari (TPL) saat ini dimiliki mayoritas oleh Allied Hill Limited, perusahaan investasi dari Hong Kong, dengan pemegang manfaat akhir (ultimate beneficial owner) adalah pengusaha Singapura, Joseph Oetomo, yang juga direktur perusahaan, meskipun secara historis didirikan oleh Sukanto Tanoto. Allied Hill Limited menguasai lebih dari 92% saham, sisanya publik.
Struktur Kepemilikan Saat Ini:
Allied Hill Limited: Pemegang saham mayoritas (sekitar 92,54%).
Publik: Sisa sahamnya dimiliki masyarakat umum (sekitar 7,58%).
Joseph Oetomo: Pemilik manfaat akhir melalui Allied Hill Limited dan Everpro Investments Limited.
Latar Belakang:
Perusahaan ini didirikan oleh Sukanto Tanoto (RGE) dan sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama.
Sebelumnya, pada tahun 2007-2025, kepemilikan mayoritas dipegang oleh Pinnacle Company Pte. Ltd., yang juga memiliki afiliasi dengan Sukanto Tanoto.
Struktur kepemilikan berubah ke Allied Hill Limited pada tahun 2025, yang merupakan holding investasi baru yang dimiliki sepenuhnya oleh Everpro Investments Limited milik Joseph Oetomo. *man
