Komisi A DPRD DKI Jakarta melaksanakan rapat dengan mitra eksekutif, Selasa (20/1/2026). *andreas
JAKARTA semrawut, tidak tertib. Itulah yang diungkapkan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nurchbatilah dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan mitra eksekutif membahas pelaksanaan hasil reses usulan rakyat saat anggota dewan reses.
Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua. Sedang pihak eksekutif dipimpin Asisten Pemerintahan, Sigit Wijatmoko.
Tentang Jakarta tidak tertib, Nurchbatilah memberi contoh beberapa lokasi di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat yang merupakan salah satu titik daerah pemilihannya. Sementara di wilayah lain pun, tidak sedikit lokasi yang tidak tertib, semrawut.
Lihat saja beberapa titik lokasi yang hanya beberapa meter dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kantor Gubernur DKI Jakarta. Di seputaran Gondangdia, misalnya, dari Stasiun Gondangdia ke Sarinah, semrawut. Bahu jalan jadi tempat parkir bukan hanya ojek on line tapi kendaraan roda empat, mobil.
Belum lagi bicara tentang trotoar, jadi tempat dagang atau pangkalan ojeg sudah menjadi pemandangan biasa setiap hari.
Menjawab sorotan Nurchbatilah Jakarta tidak tertib, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan pihaknya melakukan penertiban setiap hari Rabu yang dikenal “Rabu Tertib”.
Satria menambahkan, dalam penertiban sering ada perasaan dilematis, antara penertiban di satu sisi dan kemanusiaan di pihak lain. Bila ditertibkan dampaknya kepada pekerjaan yang menjadi tulang punggung keluarga.
Menanggapi jawaban atau penjelasan Satriadi, Nurchbatilah mempersoalkan, kalau penertiban dilakukan Hari Rabu lantas bagaimana dengan hari kerja lainnya, Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Kalau hanya hari Rabu maka hari lain, pedagang atau ojeg muncul lagi. Tidak tertib lagi.
Para pedagang akan pergi bila ditertibkan dan datang lagi saat tidak ada penertiban. Dan, itu akan terulang dan terulang lagi, tidak berakhir.
Karena itu, Ketua Komisi A Inggard Joshua meminta Asisten Pemerintahan Sigit Wijatmoko dan jajarannya memperhatikan penegakan pelaksanaan peraturan daerah (Perda).
Ojeg on line harus punya tempat sendiri bukan di trotoar atau bahu jalan. Apalagi ojeg on line sesuai undang undang tidak masuk dalam transportasi umum.
Sementara itu, kalau kita bicara tertib, tidak tertib atau semrawut sebenarnya hal sederhana kalau mau dan berani. Tidak cukup hanya mau tetapi harus berani tegakan aturan atau perda.
Disiplin atau tertib selalu berkaitan dengan perilaku. Karena itu, kalau tidak dilakukan pengawasan dan penertiban serta penegakan aturan secara rutin dan terus menerus maka semua hanya omong kosong. Pasti tidak tertib.
Apalagi bicara Kota Global. Tertib saja tidak mampu, disiplin saja tidak bisa bagaimana bermimpi Jakarta Kota Global, yang ada hanya ilusi atau khayalan.
Mantan Perdana Menteri Singapura dalam bukunya Lee Kuan Yew, Master Berpengetahuan Luas tentang Tiongkok, Amerika Serikat dan Dunia dengan Kata Pengantar Henry A Kissinger, mengatakan, kalau bangsa mau maju butuh dua hal utama, Disiplin dan Bertanggung jawab, lainnya menyusul. Pertanyaan, disiplin tidak kita? Pimpinan Satpol PP Bertanggung jawab tidak atas tugasnya. *
*andreas, pemimpin redaksi realitasindonesia.com