Diplomat senior Indonesia, Sidharto Reza Suryodiputro, terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB. *Ist
Jakarta, RIC — Kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia kembali menguat. Republik Indonesia resmi dipercaya memegang posisi strategis sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Diplomat senior Indonesia, Sidharto Reza Suryodiputro, terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB, sebuah pencapaian yang dinilai mencerminkan tingginya reputasi dan kecanggihan diplomasi Indonesia di panggung global.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai pencapaian tersebut merupakan bukti nyata keberhasilan diplomasi Presiden Prabowo Subianto di tingkat internasional, sekaligus mematahkan narasi lama yang kerap menyudutkan Indonesia terkait isu hak asasi manusia.
“Kalau Indonesia dipercaya memimpin Dewan HAM PBB, itu artinya dunia menaruh kepercayaan besar. Tuduhan-tuduhan bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM secara otomatis terpatahkan oleh fakta diplomatik ini,” ujar Amir Hamzah dalam keterangannya, Ahad (11/1/2026).
Posisi Presiden Dewan HAM PBB bukan jabatan simbolik. Presiden Dewan HAM memiliki peran sentral dalam mengatur agenda, memimpin sidang, memediasi konflik kepentingan antarnegara, serta menjaga kredibilitas mekanisme HAM global.
“Tidak mungkin negara yang dianggap bermasalah dalam HAM diberi mandat untuk memimpin forum HAM tertinggi di dunia. Ini soal trust, soal kredibilitas,” tegasnya.
Kepercayaan tersebut lahir dari kombinasi kepemimpinan politik nasional yang stabil, arah diplomasi yang jelas, serta kemampuan Indonesia menjaga keseimbangan di tengah rivalitas global.
Terpilihnya Indonesia tidak bisa dilepaskan dari arah politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pendekatan realistis, bebas aktif dan berbasis kepentingan nasional.
“Prabowo tidak menjadikan diplomasi sebagai panggung retorika, tetapi sebagai instrumen kekuatan negara. Indonesia tampil tegas, namun tetap bisa diterima semua pihak,” kata Amir.
Menurut Amir, di tengah dunia yang terbelah oleh konflik geopolitik, Indonesia justru tampil sebagai aktor penyeimbang (balancer state) yang mampu berbicara dengan Barat, Global South dan negara-negara Timur Tengah secara bersamaan.
Amir juga menyoroti sosok Sidharto Reza Suryodiputro, diplomat karier yang dikenal memiliki reputasi kuat dan kemampuan komunikasi internasional yang mumpuni. Pemilihan Sidharto menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan posisi politik, tetapi juga kualitas sumber daya diplomatik.
“Sidharto adalah diplomat yang mampu meyakinkan dunia. Ia memahami bahasa politik global, peta kepentingan negara-negara besar, dan sensitivitas isu HAM,” ujarnya.
Dengan kepemimpinan tersebut, Indonesia dinilai berpeluang memainkan peran lebih aktif dalam mendorong agenda HAM yang berkeadilan dan tidak bias kepentingan kekuatan besar.
Dalam perspektif geopolitik, Amir Hamzah menilai posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB membuka ruang strategis untuk mengangkat kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di tingkat global, termasuk yang selama ini dinilai luput dari perhatian serius komunitas internasional.
“Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina adalah salah satu isu yang bisa kembali mendapat sorotan kuat. Dunia internasional perlu diingatkan bahwa HAM tidak boleh tebang pilih,” tegas Amir.
Memiliki legitimasi moral dan politik untuk mendorong narasi tersebut karena dikenal konsisten membela kemanusiaan dan menolak penjajahan dalam bentuk apa pun.
Kepercayaan ini menandai kenaikan kelas Indonesia dalam arsitektur politik global. Indonesia tidak lagi sekadar objek kebijakan internasional, melainkan telah menjadi subjek yang ikut menentukan arah.
“Ini bukan hanya kemenangan diplomasi, tetapi juga kemenangan posisi geopolitik Indonesia. Dunia melihat Indonesia sebagai negara besar yang stabil, rasional, dan dapat dipercaya,” katanya.
Amir menambahkan momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kepentingan nasional, memperluas pengaruh diplomasi Indonesia serta menjaga konsistensi prinsip kemanusiaan di tingkat global.
“Menjadi Presiden Dewan HAM PBB adalah amanah besar. Dan Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, sedang membuktikan diri layak mengemban amanah tersebut,” pungkas Amir Hamzah. *man
