Pengamat-Intelijen-dan-Geopolitik-Amir-Hamzah
Jakarta, RIC — Rentetan teror yang menimpa sejumlah influencer dan aktivis belakangan ini dinilai bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Teror – teror tersebut kuat adanya “penumpang gelap” yang sengaja menunggangi situasi untuk membangun opini negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menelisik aksi teror tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengungkapkan, pola teror yang muncul secara beruntun terhadap tokoh-tokoh dengan latar belakang berbeda mengindikasikan adanya rekayasa persepsi publik yang diarahkan pada satu kesimpulan: seolah-olah negara atau pemerintahan Prabowo berada di balik tindakan intimidatif tersebut.
“Ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ada pola dan momentum yang dimainkan. Teror terhadap influencer dan aktivis ini kemudian diarahkan untuk membentuk opini bahwa pemerintahan Prabowo anti-kritik dan represif. Padahal itu tidak sesuai dengan karakter Prabowo,” buka Amir Hamzah, Rabu (31/12/2025).
Sejumlah kasus teror yang mencuat ke publik dalam beberapa hari terakhir antara lain:
1. Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, yang mengaku mendapat ancaman teror dari orang tak dikenal pada Selasa pagi, 30 Desember 2025.
2. Sherly Annavita, influencer dan pengamat kebijakan publik, yang diduga menerima teror setelah menyampaikan pandangannya terkait penanganan bencana di Sumatera.
3. Ramond Dony Adam atau DJ Donny, yang mengalami teror paling ekstrem berupa pelemparan bom molotov ke rumahnya pada Rabu, 31 Desember 2025.
Melemahkan Legimitasi Pemerintah
Kasus-kasus tersebut dengan cepat menyebar luas di media sosial dan memicu narasi kritik terhadap pemerintah berujung pada ancaman keselamatan.
Amir Hamzah menegaskan, dari sudut pandang intelijen, peristiwa semacam ini sering digunakan sebagai alat operasi psikologis (psyops) untuk melemahkan legitimasi pemerintahan yang baru berjalan.
“Dalam dunia geopolitik dan intelijen, menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman di ruang publik adalah cara klasik untuk mendelegitimasi kekuasaan. Teror tidak harus dilakukan negara, cukup dibiarkan seolah-olah negara yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Menurut Amir, kelompok penumpang gelap ini memanfaatkan:
– Sensitivitas publik terhadap isu HAM dan kebebasan berpendapat.
– Figur influencer yang memiliki basis massa besar.
– Momentum awal pemerintahan Prabowo yang masih dalam tahap konsolidasi.
“Begitu isu ini dilempar, publik langsung diarahkan pada satu kesimpulan: ‘rezim baru menakutkan’. Ini framing yang disengaja,” tegas Amir.
Figur Demokrat
Amir menepis anggapan Presiden Prabowo memiliki kecenderungan otoriter. Ia justru menilai Prabowo sebagai figur yang sangat menghormati demokrasi dan kebebasan berbicara.
“Prabowo itu seorang demokrat. Beliau dididik dalam tradisi Barat yang sangat menghormati kebebasan berekspresi. Dihina, dikritik, bahkan diserang secara personal pun tidak masalah bagi beliau,” katanya.
Sepanjang karier politiknya, Prabowo kerap menjadi sasaran kritik keras, stigma, bahkan fitnah, namun tidak pernah membalas dengan pembungkaman.
“Kalau mau jujur, Prabowo adalah salah satu tokoh yang paling sering dihantam isu, tapi justru tetap konsisten bicara soal demokrasi,” tambahnya.
Membiarkan opini sesat berkembang tanpa klarifikasi dan penegakan hukum yang tegas justru akan merugikan semua pihak.
Jika publik dibiarkan percaya bahwa negara meneror warganya, ini berbahaya. Bisa memicu distrust, chaos dan bahkan delegitimasi institusi negara.
Ia menekankan pentingnya aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus teror tersebut secara transparan dan profesional agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan stabilitas nasional.
“Penumpang gelap ini merupakan perusak demokrasi. Mereka bukan membela kebebasan berbicara, tapi justru merusaknya dengan menciptakan ketakutan. Demokrasi tidak dibangun lewat teror tetapi lewat dialog dan hukum,” pungkasnya. *man
