KETUA DPRD DKI: SEKDA BARU HARUS RANGKUL SEMUA ASN

Jakarta, RIC — Sekretaris Daerah (Sekda) baru Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, harus merangkul semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai seorang Sekda, dalam menata ASN, mempromosikan mereka jangan hanya memperhatikan alumni, sesama alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Semua ASN harus dirangkul.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan hal ini kepada realitasindonesia.com, Senin (1/12/2025), di Balaikota, usai menghadiri pelantikan Sekda baru, Uus Kuswanto, di Balaikota. Uus menggantikan Sekda lama, Marullah Matali.

Penegasan sekaligus harapan Khoirudin ini ketika ditanya apa yang harus dilakukan seorang Sekda baru dalam menata dan mempromosikan seorang ASN dalam jabatan tertentu. “Sekda baru harus merangkul semua ASN. Jangan hanya sesama alumni, sesama IPDN,” kata Khoirudin. Khoiruddin sambil jalan menuju kantornya di DPRD DKI Jakarta.

Harapan yang sama, sebelumnya juga diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah. Menurut Amir, Sekda baru harus menata ulang internal ASN agar benar-benar kompak dan satu dalam membangun dan melayani masyarakat Jakarta.

Hal ini penting agar tidak terjadi kelompok – kelompok atau klik-klik dalam tubuh ASN. Karena terlihat jelas dalam calon Sekda saat ini, ada kelompok-kelompok dalam tubuh ASN. Ada kelompok yang lebih suka kalau seorang Sekda bukan ASN alumni IPDN. Harapannya supaya Sekda yang baru lebih netral dalam menata dan mendorong karier seseorang.

Semestinya seorang ASN sebagai pelayanan masyarakat dari alumni manapun harus menyadari dan memahami dirinya adalah pelayanan, entah itu ASN dari IPDN atau universitas lainnya sehingga tidak ada lagi yang namanya klik-klik.

Untuk itu lebih berperan netral dan tidak melahirkan rasa tidak puas ASN dalam melaksanakan pelayanan maka hal yang harus dilakukan Sekda baru adalah proses promosi karier seseorang harus benar-benar jujur dan transparan.

Seorang ASN bila dipromosikan naik jabatan, kata Amir, harus jelas, baik kinerja, pangkat dan persyaratan lain agar tidak menimbulkan kecemburuan yang muaranya melahirkan konflik dan klik-klik dalam tubuh ASN.

Dalam promosi jabatan, lanjut Amir, tidak cukup melihat pintar seseorang tetapi juga harus diperhatikan aspek lain seperti karakter kepemimpinan. Bila seorang ASN buruk karakter kepemimpinan harus menjadi catatan tersendiri.

Seorang pemimpin bila berkarakter buruk, bukan mengatur anak buahnya dengan baik tetapi dengan kekuasaan, seenaknya bicara, kata-kata kasarnya karena merasa punya kuasa.

Tidak hanya itu. Seorang Sekda juga harus memperhatikan pergeseran jabatan, semestinya meningkat, naik atau tetap sama bukan menurun dari IIA ke IIB. Mestinya IIB ke IIA kalau memang tidak masalah. Kalaupun ada persoalan harus jelas disampaikan secara terbuka dan transparan. (as)