Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah. *Kirman/ric
Jakarta, RIC – Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu Meghantara harus berani tegak lurus menolak setiap calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang merupakan titipan saat rekrutmen 1.000 PJLP.
Sikap tegas Bayu itu penting karena selalu tercium bau dan aroma tidak sedap setiap penerimaan PJLP di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Apalagi, yang mau direkrut Dinas Gulkarmat sebanyak 1.000 PJLP.
Hal ini ditegaskan Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah dan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, secara terpisah, Rabu (13/8/2025).
Menurut Amir, titipan calon PJLP bisa datang dari mana – mana, internal pegawai Dinas Gulkarmat, partai politik, orang yang dekat kekuasaan atau dari sahabat dan kenalan.
Dengan adanya 1.000 lowongan PJLP di Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, orang akan berusaha agar saudara, sahabat, kenalan atau konstituen bisa masuk dalam 1.000 PJLP yang akan direkrut menjadi PJLP Gulkarmat. Apalagi banyak terjadi pemutusan hubungan kerja.
Di tengah orang berusaha menjadi PJLP, kata Amir, Bayu harus berani menolak setiap titipan PJLP agar tidak menjadi masalah bila terbongkar bahwa ternyata rekrutmen PJLP penuh KKN.
Tidak hanya itu, lanjut Amir, kalau membiarkan atau menerima titipan PJLP dari pihak luar berarti mengkhianati mereka yang tidak mempunyai akses, kenalan dan jaringan.
Untuk menghindari hal negatif, lanjut Amir, biarkan semua berjalan sesuai aturan main. Memang tidak mudah tetapi harus dilakukan, harus tegak lurus sesuai ketentuan demi masyarakat Jakarta bukan demi kenalan atau sahabat.
Sementara anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Wiliam Aditya Sarana yang ditemui secara terpisah di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8/2025), pun mengharapkan agar rekrutmen 1.000 PJLP harus terbuka untuk umum tanpa campur tangan atau titipan dari berbagai pihak.
Kalau ada pihak lain yang menitip PJLP termasuk internal Dinas Gulkarmat, kata William yang juga wakil rakyat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bayu selaku Kepala Dinas Gulkarmat harus berani dan tegas menolaknya.
Sebelumnya, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Senin (11/8/2025), Komisi A DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Dinas Gulkarmat dalam rekrutmen PJLP memprioritaskan warga Jakarta dan dilaksanakan secara transparan dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.
Hal ini bagi Komisi A penting sebagai langkah strategis mengurangi angka pengangguran dan memberi manfaat bagi warga Jakarta. Rekomendasi Komisi A ini jelas mengingatkan, tidak boleh main uang dan tidak boleh ada titipan-titipan saat rekrutmen PJLP. (as)
