Ketua DPRD DKI Jakarta Khoiruddin.*/ist
Jakarta , RIC – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin menegaskan dewan akan melakukan efisiensi anggaran seiring Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal ini ditegaskan Khoirudin kepada realitasIndonesia.com, Jumat (31/1/2025), di gedung DPRD DKI Jakarta ketika dikonfirmasi apa dewan berani melakukan relokasi anggaran tahun 2025 agar anggaran hasil relokasi digunakan benar- benar bagi rakyat Jakarta.
“Bukan relokasi tetapi efisiensi sejalan dengan Inpres 1 tahun 2025. Efisiensi menyangkut anggaran Kunjungan Kerja (kunker), kegiatan seremonial dan peresmian,” kata Khoirudin yang juga wakil rakyat dari Fraksi PKS.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah mengatakan, dewan selaku wakil rakyat harus berani merelokasi anggaran tahun 2025 termasuk alokasi anggaran kunjungan kerja (kunker) baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini penting agar dewan sebagai wakil rakyat menggunakan anggaran betul-betul manfaatnya bagi rakyat Jakarta.
Perjalanan atau kunjungan yang tidak penting atau tidak banyak dampaknya untuk rakyat, lanjut Amir, anggarannya direlokasi atau dialihkan dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat, yang menjadi tujuan dan arah perjuangan dewan selaku wakil rakyat.
Kunker dalam negeri, menurut Amir, yang sering sekali dilaksanakan, harus dilihat dan direnungkan kembali, apa untung dan manfaatnya buat rakyat Jakarta. “Dari tahun ke tahun, ada kegiatan kunker, apa dampaknya bagi rakyat Jakarta. Itu yang mesti direfleksikan,” kata Amir.
Begitu pula, lanjut Amir, bila ada yang namanya Sosialiasi Peraturan Daerah (Sosper), apa perlu dilakukan. Apa keuntungan langsung untuk rakyat Jakarta.
Kalau bicara ada Sosper, apa itu menjadi tugas dewan? Itu bukan urusan dewan. Sosialisasi Perda atau Sosper itu urusan eksekutif. Menjadi tanggung jawab dewan, menurut Amir, adalah proses pembuatan Perda. Ketika Perda sudah jadi, selanjutnya urusan eksekutif dan bukan lagi tugas dewan.
Karena itu, lanjut Amir, dewan perlu merefleksi kembali untuk melihat berbagai kegiatan, apa manfaatnya bagi rakyat Jakarta. Permenungan menjadi sangat penting agar keberadaan dewan sebagai wakil rakyat, benar-benar berjuang untuk rakyat di tengah persoalan yang tidak ringan, masih banyak rumah kumuh, banyak orang kesulitan menyekolahkan anak dan berbagai kesulitan lainnya yang menghimpit kehidupan rakyat. (dre)
