Ketua DPRD DKI Jakarta Khoiruddin.*/ist
Jakarta, RIC – Kebijakan pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri sebesar 50 persen juga berdampak pada kunjungan Kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ke luar negeri.
Kunker luar negeri yang biasanya dua kali setahun menjadi sekali. Akibatnya terjadi sisa anggaran terutama untuk tahun 2025 yang sudah direncanakan. Bahkan untuk tahun 2024, perjalanan ke luar negeri yang rencananya dilaksanakan Desember 2024 pun dibatalkan.
Untuk anggaran sisa akibat pemotongan 50 persen, tidak bisa dialihkan ke perjalanan dalam negeri. Hal ini ditegaskan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoiruddin kepada realitasindonesia.com, Jumat (20/12/2024), di gedung DPRD DKI Jakarta.
“Kalau sisa anggaran itu jadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Tidak bisa dialihkan ke perjalanan dalam negeri,” kata Khoiruddin, wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara itu berkembang keinginan agar anggaran yang sudah direncanakan dan dialokasikan untuk perjalanan dinas ke luar negeri dialihkan untuk perjalanan dalam negeri. Hal ini dilakukan agar anggaran yang ada bisa terserap.
Padahal, sebagaimana diketahui, pemotongan anggaran perjalanan ke luar negeri agar dana yang ada digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan mendasar rakyat di tengah ekonomi sedang sulit.
Semisal, makan gratis bergizi. Untuk Jakarta, bisa digunakan untuk KJP. Banyak siswa yang seharusnya masih mendapat KJP tetapi dicabut. Dan, ini menjadi sorotan para wakil rakyat di Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, baru- baru ini.
Sementara kalau anggaran sisa dialihkan ke perjalanan dalam negeri, pertanyaannya apa manfaatnya buat rakyat Jakarta. Bahkan, perjalanan negeri pun dipertanyakan dampaknya buat warga Jakarta.
Sebagai wakil rakyat, pejuang suara rakyat, apa lebih bermanfaat perjalanan ke luar negeri atau makanan gratis bergizi dan KJP untuk siswa Jakarta yang orang tuanya tidak mampu? (as)
