Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat China (RRC) Laksamana Dong Jun di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (21/8/2026). *Ist
Jakarta, RIC — Pernyataan Menteri Pertahanan Cina Laksamana Dong Jun bahwa Indonesia dan Cina akan bersama-sama menggagalkan setiap kekuatan asing yang berniat jahat menjadi sinyal penting dalam membaca arah hubungan pertahanan Jakarta-Beijing.
Pernyataan tersebut disampaikan Dong Jun saat bertemu Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Pertemuan itu berlangsung dalam rangkaian Pertemuan 2+2 ke-2 dan Bilateral Meeting RI-RRT 2026.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Dong Jun tidak tepat jika dibaca hanya sebagai retorika diplomatik biasa. Menurutnya, pilihan kata mengenai “kekuatan asing” dan “niat jahat” memiliki dimensi strategis yang perlu dicermati.
“Ini bukan hanya soal latihan bersama atau pertukaran personel militer. Ada pesan politik dan geopolitik yang sedang disampaikan Cina kepada Indonesia dan sekaligus kepada kawasan,” kata Amir kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Amir, hubungan pertahanan Indonesia-Cina dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menuju kerja sama yang semakin terstruktur. Hal tersebut terlihat dari peningkatan komunikasi antarkedua kementerian pertahanan, latihan bersama, pendidikan militer, pertukaran personel, hingga agenda bilateral yang semakin intensif.
Karena itu, ketika Menhan Cina berbicara mengenai upaya bersama menghadapi kekuatan asing, menurut Amir, kalimat tersebut harus ditempatkan dalam konteks persaingan geopolitik yang semakin tajam di kawasan Indo-Pasifik.
Sjafrie sebelumnya mengatakan Indonesia akan meningkatkan latihan bersama dengan Cina. Tidak hanya itu, personel TNI dari berbagai jenjang, mulai perwira hingga bintara dan tamtama, berpeluang mengikuti pendidikan dan pertukaran militer di Cina.
Indonesia juga membuka peluang bagi Cina untuk terlibat dalam latihan bersama Heping Garuda.
Amir menilai pola kerja sama seperti itu mempunyai konsekuensi strategis. “Kalau pertukaran hanya pada level perwira, pengaruhnya terbatas pada elite militer. Tetapi ketika mulai masuk ke bintara dan tamtama, kemudian pendidikan, latihan dan pertukaran personel dilakukan secara berkelanjutan, maka yang dibangun bukan hanya interoperabilitas teknis, tetapi juga hubungan antarinstitusi dan antarpersonal dalam jangka panjang,” ujarnya.
Dalam perspektif intelijen, kata Amir, pendidikan dan latihan militer merupakan salah satu instrumen untuk membangun pemahaman mengenai doktrin, prosedur, kemampuan, karakter organisasi, hingga cara berpikir masing-masing angkatan bersenjata.
“Militer tidak hanya membangun hubungan melalui senjata. Hubungan personel, pendidikan, latihan, komunikasi dan pertukaran pengalaman juga merupakan bagian dari strategic trust,” katanya.
Namun demikian, Amir mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada persepsi bahwa peningkatan kerja sama dengan Cina otomatis berarti Indonesia masuk ke dalam blok geopolitik Beijing.
“Ini yang harus dibedakan. Kerja sama pertahanan tidak otomatis berarti alignment atau keberpihakan blok. Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif. Justru kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya membangun hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan otonomi strategis,” jelasnya.
Memahami Narasi
Amir melihat pernyataan Dong Jun juga memiliki dimensi eksternal. Cina tidak hanya sedang berbicara kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara-negara lain di kawasan.
Menurutnya, Cina ingin menunjukkan bahwa Beijing mempunyai mitra strategis di kawasan Global Selatan yang bersedia memperkuat kerja sama pertahanan berdasarkan kepentingan bersama. “Ketika Dong Jun menyebut Indonesia dan Cina sebagai komunitas senasib sepenanggungan, itu bahasa diplomasi strategis. Cina ingin membangun narasi bahwa hubungan Beijing dengan negara-negara Global Selatan bukan hubungan dominasi, tetapi kemitraan,” katanya.
Narasi tersebut penting bagi Cina di tengah meningkatnya kompetisi dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik. Kawasan Asia-Pasifik saat ini menjadi arena persaingan kekuatan besar. Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, jalur perdagangan internasional, teknologi militer, keamanan maritim dan rantai pasok strategis menjadi sejumlah titik yang berpotensi memunculkan gesekan.
Dalam situasi seperti itu, Indonesia memiliki posisi geografis dan geopolitik yang sangat penting. “Indonesia tidak bisa dianggap sebagai negara biasa dalam peta Indo-Pasifik. Posisi geografisnya sangat strategis, berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, memiliki jalur pelayaran internasional dan merupakan negara terbesar di ASEAN,” tutur Amir.
Karena itu, menurut dia, semakin dekatnya hubungan pertahanan Indonesia dengan China tentu akan mendapatkan perhatian negara-negara besar lainnya.
Yang menarik, kata Amir, adalah penggunaan istilah “kekuatan asing”. Dalam konteks intelijen, istilah tersebut dapat memiliki makna yang luas. Ia tidak harus menunjuk satu negara tertentu.
“Jangan langsung menerjemahkan kekuatan asing sebagai Amerika atau negara tertentu. Dalam bahasa strategis, kekuatan asing bisa berarti aktor mana pun dari luar kawasan yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas atau kepentingan nasional,” ujarnya.
Dong Jun mengatakan Cina dan Indonesia akan bersama-sama menggagalkan niat jahat kekuatan asing serta menjaga stabilitas kawasan.
Amir menilai pernyataan tersebut menunjukkan adanya titik temu kepentingan antara Beijing dan Jakarta, terutama mengenai pentingnya stabilitas kawasan dan penolakan terhadap tindakan yang dianggap mengganggu tatanan regional.
Namun, ia menegaskan Indonesia harus tetap berhati-hati. “Indonesia harus menjaga agar kerja sama ini tidak berkembang menjadi ketergantungan strategis. Jangan sampai kerja sama pertahanan justru membuat ruang gerak diplomasi Indonesia menyempit,” katanya.
Amir menilai tantangan terbesar Indonesia bukan memilih Cina atau Amerika Serikat, melainkan memastikan Indonesia tetap menjadi pemain yang memiliki kepentingan dan keputusan sendiri. “Indonesia jangan menjadi objek perebutan pengaruh. Indonesia harus menjadi subjek yang memanfaatkan kompetisi kekuatan besar untuk kepentingan nasional,” tegasnya.
Menurut dia, kerja sama pertahanan dengan Cina dapat memberikan keuntungan jika dikelola dengan prinsip kepentingan nasional. Pendidikan militer dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia TNI. Latihan bersama dapat memperluas pengalaman operasional. Pertukaran personel dapat membuka pengetahuan mengenai teknologi dan doktrin pertahanan.
Namun semua itu harus disertai kalkulasi strategis. “Setiap kerja sama militer pasti memiliki konsekuensi. Karena itu harus ada batas yang jelas mengenai teknologi, data, interoperabilitas, transfer pengetahuan dan ketergantungan terhadap sistem tertentu,” wanti – wanti Amir.
Keamanan Informasi
Dalam perspektif intelijen, kata dia, kerja sama pertahanan juga harus disertai mekanisme pengamanan informasi. “Trust itu penting, tetapi counter-intelligence juga penting. Negara tidak boleh mengabaikan prinsip keamanan informasi hanya karena sedang membangun hubungan baik dengan mitra,” katanya.
Rencana peningkatan latihan bersama melalui Heping Garuda, menurut Amir, juga dapat menjadi instrumen diplomasi pertahanan Indonesia.
Jika dirancang dengan tepat, latihan tersebut bukan hanya meningkatkan kemampuan prajurit, tetapi juga memperlihatkan bahwa Indonesia mampu membangun kerja sama dengan Cina tanpa meninggalkan hubungan pertahanan dengan negara lain.
“Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita tidak anti-Cina, tetapi juga tidak menjadi satelit Cina. Kita bekerja sama berdasarkan kepentingan nasional,” ujar Amir.
Menurutnya, pendekatan tersebut justru akan memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi geopolitik. Indonesia dapat tetap melakukan latihan dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, negara-negara ASEAN maupun mitra lainnya, sambil memperkuat hubungan dengan Cina.
“Semakin banyak jejaring kerja sama yang dimiliki Indonesia, semakin besar pula strategic autonomy kita, selama tidak ada satu negara yang menjadi terlalu dominan,” katanya.
Amir melihat hubungan Indonesia-Cina memiliki sifat dua arah. Cina membutuhkan stabilitas hubungan dengan Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama ASEAN. Sementara Indonesia juga membutuhkan hubungan yang konstruktif dengan Cina karena Beijing merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan militer terbesar dunia.
Karena itu, hubungan kedua negara tidak dapat hanya dilihat dari aspek pertahanan. “Pertahanan adalah salah satu pintu masuk. Di belakangnya ada ekonomi, perdagangan, teknologi, energi, maritim, keamanan regional dan pengaruh politik,” ujarnya.
Menurut Amir, ketika hubungan pertahanan semakin dekat, maka komunikasi strategis kedua negara juga semakin intensif. Hal tersebut dapat menjadi modal untuk mengelola potensi konflik, terutama di kawasan yang memiliki kepentingan Cina dan Indonesia.
Meski menyambut positif peningkatan kerja sama pertahanan, Amir memberikan catatan penting kepada pemerintah. Indonesia harus tetap menjaga “jarak strategis” dengan semua kekuatan besar. “Indonesia boleh dekat dengan semua, tetapi tidak boleh terlalu bergantung kepada satu pihak,” katanya.
Ia menilai politik luar negeri bebas aktif harus diterjemahkan dalam bentuk yang lebih konkret pada era persaingan kekuatan besar. “Bebas aktif hari ini bukan berarti pasif. Bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan mengambil keputusan. Aktif berarti Indonesia ikut membentuk tatanan kawasan,” jelas Amir.
Dalam konteks itu, pernyataan Dong Jun mengenai Indonesia dan China yang akan bersama-sama menggagalkan kekuatan asing dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan posisi strategisnya.
Indonesia, kata Amir, tidak perlu takut membangun hubungan pertahanan dengan China. Tetapi Indonesia juga tidak boleh membiarkan kerja sama tersebut dibaca sebagai komitmen untuk masuk ke dalam orbit geopolitik Beijing.
“Pesan terpentingnya adalah Indonesia harus tetap berdiri dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan China, Amerika, Australia, Jepang dan negara lainnya. Tetapi keputusan akhir harus selalu berada di Jakarta,” pungkas Amir. *man