Rusuh Pati - Demo rakyat Kabupaten Pati berakhir rusuh, baru - baru ini. Demo tersebut akibat arogansi Bupati Sadewo yang menantang rakyat Pati karena menolak kenaikan pajak PBB. *ist
Jakarta, RIC – Rusuh di Kabupaten Pati Jawa Tengah, baru – baru ini -menjelang tanggal sakral 17 Agustus Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, akibat arogansi Bupati Sadewo yang menantang warganya yang menolak kenaikan pajak PBB sebesar 250%, dinilai untuk merusak kewibawaan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Pengamat intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah gejolak politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bukan sekadar konflik lokal antara masyarakat dan bupati. Ia menduga ada operasi politik yang terstruktur dari kelompok yang disebutnya sebagai “Geng Solo” dengan tujuan memancing kemarahan rakyat daerah dan meruntuhkan kepercayaan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Amir, pola yang terlihat dalam kasus ini menunjukkan indikasi konflik yang semula bersifat kebijakan daerah dimanfaatkan untuk menggiring opini negatif terhadap Gerindra, partai yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Kasus di Kabupaten Pati bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ada indikasi operasi Geng Solo untuk membuat rakyat di daerah tidak percaya pada Gerindra dan akhirnya tidak percaya pada Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Amir, Jumat (15/8/2025).
Dalam gejolak ini, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengambil sikap yang dinilai menenangkan. Dasco —loyalis utama Prabowo—, memberi sinyal terbuka kepada DPRD Pati untuk menggunakan mekanisme pemakzulan terhadap Bupati Sudewo, yang merupakan kader Gerindra.
Langkah ini, menurut Amir, sempat menurunkan tensi kemarahan rakyat Pati. “Pernyataan Dasco membuat rakyat melihat bahwa partai bersikap jujur. Ini mengurangi potensi eskalasi,” terang Amir.
Namun, situasi berubah ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan yang dianggap memicu emosi masyarakat. Tito mengatakan terkait wacana pemakzulan bupati, “tolonglah, bupati itu dipilih rakyat.”
Amir menilai ucapan tersebut kontraproduktif dan justru menyulut kemarahan rakyat Pati semakin membara. “Secara intelijen, pernyataan Tito seperti menyulut api. Apalagi selama ini Tito dianggap sebagai bagian dari Geng Solo,” jelasnya.
Analisis Amir menyebut ada pola “pembusukan politik” yang dijalankan dengan memanfaatkan kepala daerah dari Gerindra. Caranya, membiarkan atau bahkan memicu kegagalan kebijakan kepala daerah tersebut agar publik mengaitkannya dengan partai dan presidennya.
“Kalau bupati dari Gerindra dianggap gagal atau dzalim, publik akan hilang kepercayaan pada partainya. Dari situ, target berikutnya adalah menjatuhkan kepercayaan terhadap Presiden Prabowo,” tegas Amir.
Amir menambahkan, skenario seperti ini menguntungkan pihak-pihak yang berada di lingkaran Geng Solo, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wakil Presiden. “Dalam kondisi seperti ini, Gibran dan Geng Solo justru diuntungkan,” tegas Amir.
Pengamat ini menduga, Pati bisa jadi hanyalah “uji coba” dari strategi yang lebih besar. Jika berhasil menciptakan efek ketidakpercayaan publik terhadap Gerindra di daerah ini, pola serupa bisa diterapkan di daerah lain yang dipimpin kader partai tersebut.
“Ini bukan soal satu kabupaten saja. Ini potensi operasi politik yang menyasar basis legitimasi presiden. Kalau tidak diantisipasi, efeknya bisa menyebar,” pungkas Amir. *man
