Maluku, RIC – Kita tidak ingin punya calon dari segi moral dan hukum bermasalah. Kita tidak mau,” demikian yang disampaikan salah satu petinggi Partai Keadilan Sejahtera, yang juga Anggota DPR-RI, yang dilansir beberapa media online.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, partainya tidak akan memberi dukungan terhadap calon yang bermasalah.
“Ini semua dianggap bertolak belakang dengan realitas kekinian, dimana PKS telah memberikan rekomendasi terhadap salah satu calon kepala daerah di Maluku untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada November mendatang,” sesal M.Taufan, salah satu simpatisan PKS di Maluku.
Menurutnya, selaku partai yang Islami seharusnya PKS menunjukan komitmen dan konsistennya dalam bersikap mempertahankan sesuatu yang benar.
“Dia melanjutkan, kita semua tahu Muhamad Thaher Hanubun telah resmi mengantongi rekomendasi PKS untuk kembali maju merebut kursi orang nomor satu di Maluku Tenggara. Dan kita juga tahu bahwa dia sedang diperhadapkan dengan dua kasus hukum yang sementara ditangani pihak Ditreskrimsus Polda Maluku,” ujarnya.
Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera inipun mengungkapkan Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B/230/IX/2023/MALUKU/SPKT Polda Maluku ini terkait kasus dugaan rudapksa yang mana terlapornya adalah M Taher Hanubun dan belakangan muncul bahwa korbannya telah dinikahi. Kendati demikian kasusnya masih terus berjalan.
“Kasus pidana kekerasan seksual ini seng bisa (tidak bisa) diselesaikan di luar pengadilan. Belum lagi kasus dugaan korupsi dana Covid-19 yang juga sedang ditangani pihak Kepolisian,” ujar Taufan melalui sambungan seluler (19/7/2024).
Menurutnya, hal tersebut dianggap penting karena PKS adalah partai yang agamis dan sangat mengedepankan nilai – nilai akhlak dan moral.
“Kita tidak ingin PKS terjebak dan akhirnya berdampak pada dukungan terhadap calon – calon kepala daerah lain dari PKS, terutama di Maluku,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menambahkan rekomendasi terhadap calon – calon yang bermasalah akan memiliki dampak negatif terhadap partai PKS kedepannya.
“Terlebih kasus dugaan rudapaksa ini viral dan menjadi perhatian publik bukan cuma di Maluku tapi secara nasional, apa mungkin kasus ini tidak masuk dalam perhatian DPP PKS,” tanya Rizky.
Sebelumnya, dalam beberapa pemberitaan yang dilansir media online, Politisi PKS yang juga anggota DPR Komisi XI Junaidy Auly mengatakan partainya akan menarik kembali rekomendasi yang sudah diberikan jika calon kepala daerah tersebut terbukti melakukan perselingkuhan.
Yang jelas, menurut politisi PKS ini, partainya akan mengutamakan sosok calon kepala daerah yang clear dan clean dari masalah. *adi/man
